Peran dan Strategi Turki pada Era Baru Libya

REPUBLIKA.CO.ID -- Oleh Dr Veysel Kurt, Penulis adalah dosen di Universitas Medeniyet Istanbul yang mendalami bidang otoritarianisme, demokratisasi, hubungan militer-sipil di Timur Tengah. Dia juga bertugas di Divisi Riset Strategis SETA

Aktor Libya saling berkomitmen melindungi kemajuan dari revolusi yang diraih setelah perang saudara selama satu dekade, serta dukungan kuat dari Turki telah berkontribusi menghentikan upaya kudeta dan serangan pasukan Jenderal Khalifa Haftar di Tripoli.

Dengan demikian, pengaruh Pemerintah Libya di dalam negeri kian berkembang, dan pemerintah juga memperoleh pengakuan di platform internasional. Argumen mereka juga mulai lebih diterima oleh para aktor yang terlibat dalam krisis Libya. Kemudian, pemerintahan transisi didirikan di negara itu di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Libya memasuki era baru politik setelah pembentukan pemerintahan transisi yang diakui oleh PBB. Ini tidak berarti bahwa perang saudara dan ancaman serupa benar-benar lenyap dari negara itu. Dalam hal ini, banyak langkah yang harus diambil oleh pihak-pihak, terutama kelompok bersenjata, untuk melucuti senjata dan milisi asing meninggalkan negara.

Namun, aktor domestik dan internasional dapat dikatakan telah menerima tatanan baru dan meninjau posisi mereka sesuai dengan kondisi baru. Faktanya, pemerintah melakukan upaya serius untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan pemulihan dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi hingga pemilu.

Persoalan utama yang akan menantang pemerintah baru Libya adalah menghapus perpecahan politik dan sosial di dalam negeri, menyatukan institusi, mengambil langkah-langkah baru terhadap kejahatan perang, dan mencegah kemungkinan konflik serta menggelar pemilu pada 24 Desember.

Restrukturisasi bidang politik dan keamanan merupakan bidang yang paling banyak dibicarakan. Terutama dalam hal pembubaran, pelucutan senjata, dan peleburan kelompok milisi ke masyarakat serta pengusiran milisi asing dari negara tersebut. Dalam hal ini, Haftar dan tentara bayaran Wagner akan menjadi pengubah permainan di dalam negeri.

Saat merencanakan masalah rumit ini, pemerintah sementara di sana harus berfokus untuk menangani kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Di antaranya adalah memastikan ketertiban nasional, mengatasi pemadaman listrik, memerangi pandemi Covid-19 dan memperbaiki layanan kesehatan.

Untuk mengatasi semua tantangan ini dan mempersiapkan negara untuk pemilu pada akhir tahun, pemerintah juga harus mengambil inisiatif dengan aktor internasional. Rekan-rekannya juga telah berusaha keras untuk memanfaatkan situasi untuk memasuki era baru.

Pemerintah transisi dan sikap aktor internasional

Setelah pembentukan pemerintahan transisi Libya, perwakilan pemerintah Barat mulai "mengerumuni" Libya satu demi satu. Secara khusus, kami melihat bahwa Prancis dan Italia dengan cepat beradaptasi dengan situasi baru dan menyatakan dukungan mereka kepada pemerintahan baru dan peta jalan yang telah ditentukannya.

Tujuan mereka, tentu saja, adalah untuk mengambil sebanyak mungkin bagian dari rekonstruksi negara dan kekayaan bawah tanahnya.

Namun, Prancis adalah salah satu aktor yang terlibat dalam meningkatkan perang saudara di Libya dengan mendukung Haftar untuk tujuan yang sama. Sementara, Italia bermain ganda. Kesepakatan antara Libya dan Turki soal yurisdiksi maritim bilateral juga mendorong Yunani untuk ikut membuat perjanjian yang membatasi perbatasan dengan pemerintah Tripoli, di tengah dukungan penuh Yunani terhadap Haftar.

Sebelumnya, sempat mengusir Muhammad Menfi saat dia menjabat jadi Duta Besar Tripoli untuk Athena, kini Yunani harus berhadapan dengan Menfi sebagai ketua Dewan Kepresidenan Libya.

Sumber: https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-peran-dan-strategi-turki-pada-era-baru-libya/2214119