REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar tasyakuran milad ke-19 secara daring pada Selasa (20/4). Dalam sambutannya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyoroti soal demokrasi yang dianggap selama lima tahun ini cenderung merosot.
"Kemunduran dan kemerosotan demokrasi kita harus menjadi peringatan agar kita sebagai bangsa bangkit bersama-sama untuk memastikan demokrasi tetap berjalan di rel yang benar," kata Syaikhu, Selasa (20/4).
Syaikhu juga menyoroti soal desentralisasi. Bagi PKS, desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait dengan pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah, melainkan komitmen kebangsaan untuk membangun persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dirinya mempertanyakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung selama ini.
"Apakah ini berhasil membawa rasa keadilan yang seutuhnya bagi warga? Apakah ini menghadirkan solidaritas dan kohesi sosial yang kuat? pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan membawa kita bersama pada satu jawaban yang sama bahwa desentralisasi dan otonomi daerah masih jalan baik secara prosedural, tetapi secara substansial masih perlu perbaikan," ungkapnya.
Kemudian Syaikhu juga menyoroti penegakan hukum dan HAM. Dirinya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia haruslah berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat, bukan kepada kekuasaan dan pendukung kekuasaan.
"Jangan sekali-sekali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan, dan jangan sekali-kali kekuasaan mengintervensi penegakan hukum untuk kepentingan kekuasaan semata jangan lukai rasa keadilan rakyat demi melanggengkan kekuasaan," ucapnya.
Terakhir dirinya juga mengingatkan kembali terkait perlunya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Prinsipnya PKS mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Tidak ada ruang gelap dalam proses penyusunan kebijakan publik sehingga rakyat merasa terabaikan, rakyat tidak didengarkan, rakyat merasa ditinggalkan. Republik ini didirikan oleh para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
