Anies Ajak Masyarakat Kurangi Mobilisasi Saat Lebaran

Rep: Flori Sidebang/ Red: Muhammad Hafil

 Rabu 21 Apr 2021 01:30 WIB

Anies Ajak Masyarakat Kurangi Mobilisasi Saat Lebaran. Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di acara dialog C40 Cities secara virtual pada Jumat (16/4). Foto: Tangkapan layar Anies Ajak Masyarakat Kurangi Mobilisasi Saat Lebaran. Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di acara dialog C40 Cities secara virtual pada Jumat (16/4).

Mobilisasi masyarakat saat lebaran diimbau Anies untuk dikurangi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengajak masyarkat untuk mengurangi mobilisasi selama libur Lebaran mendatang. Hal ini sejalan dengan larangan mudik Lebaran pada tanggal 6-17 Mei 2021 untuk mencegah terjadinya penularan virus corona saat liburan.

"Mari kita disiplin menjaga diri dan disiplin untuk mengurangi pergerakan termasuk pada saat musim Lebaran ini," kata Anies di Jakarta, Selasa (20/4).

Sebab, menurut Anies, tahun ini adalah tahun ujian dalam menghadapi wabah covid-19. Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh masyarakat agar memprioritaskan keselamatan dan kesehatan.

"Jadi saya mengimbau kepada masyarakat mari kita prioritaskan keselamatan semua," ujarnya.

Anies menambahkan, Pemprov DKI sangat mendukung kebijakan larangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun berharap, dengan adanya aturan ini dapat mencegah terjadinya lonjakan kasus covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

"Kami mendukung sekali untuk kita bisa mencegah lonjakan kasus covid. Karena di luar Indonesia kita sudah menyaksikan ada lompatan yang sangat signifikan. Kita berharap jangan sampai peristiwa yang sama terjadi di Jakarta," jelas dia.

Ia pun menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan pemerintah daerah penyangga Jakarta lainnya tengah membahas mengenai pengendalian pergerakan penduduk selama larangan mudik tersebut. Sebab, kata dia, batas wilayah Kota Jakarta secara administratif bersinggungan dengan beberapa wilayah.

"Batas wilayah kota secara administratif ada, tapi pengendalian penduduk luar biasa intensif. Karena itu sekarang sedang dibahas secara bersama-sama nanti akan muncul kebijakannya terintegrasi," ungkap Anies.

"Kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Setelah muncul detail nya nanti akan siapkan suportnya di Jakarta," imbuhnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Play Podcast X