REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Presiden Jokowi menekankan, konsepsi perencanaan pembangunan kota atau pengembangan wilayah yang inklusif, berorientasi kepada pelayanan kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas hidup warga yang menghuninya. Konsep ini, harus diterjemahkan oleh para ahli perencana.
Sehingga, konsep smart city atau smart home yang belakangan ramai digandrungi masyarakat, tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik. Namun, juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan wilayah dan kota (IAP), Dr.phil Andy Simarmata menyatakan, IAP sebagai organisasi profesi perencana wilayah kota satu-satunya di Indonesia mengapresiasi perhatian Presiden pada profesi ini.
”Bagi kami, apa yang disampaikan Presiden sangat penting untuk dielaborasi oleh kurang lebih 1.200 anggota bersertifikat dan lebih dari 4000 anggota biasa yang tersebar di 31 kepengurusan provinsi,” ujar Andy, Selasa (20/4).
Menurutnya, konsepsi baru desain kota Indonesia -dimulai dengan desain Ibu Kota Baru-harus berkonsep smart dan menjadi rujukan dunia. Kota pintar tidak sekedar fokus kepada digitalisasi fasilitas atau layanan publik.
Namun, kata dia, mengembangkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Perangkat digital hanya pendukung bagi penciptaan kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup warga.
”Pernyataan Presiden menjadi penguat panduan praktik profesi perencana wilayah dan kota yang dituntut untuk semakin inovatif dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan,” kata pria yang juga merupakan satu dari sepuluh Scientific Comiittee di ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), sebuah asosiasi profesi perencana internasional.
Andy mengatakan, urbanisasi, disrupsi teknologi dan dinamika perubahan global yang cepat juga memberikan tantangan tersendiri di dalam merencanakan kota dan wilayah. Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan.
Lulusan Universitas Bonn Jerman ini menyatakan, komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi Perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya. Di sisi lain, penting bagi Pemerintah untuk memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat untuk dapat menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sebagaimana arahan Presiden di HUT IAP ke-50 tahuan.
”Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antar pihak, karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan,” papar Andi.
Artinya, kata dia, terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan.
"Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan,” katanya.
Perlu diketahui, tujuan perencanaan pembangunan bukan sekadar build building atau membangun bangunan. Melainkan, harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
"Merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor. Merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja tapi harus mix dengan masyarakat kelas bawah," kata Joko Widodo saat memberikan sambutan pada hari ulang tahun ke 50 Ikatan Ahli Perencanaan wilayah dan kota (IAP) secara virtual akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
