REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam ekspansi permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, gangguan yang didukung pemerintah Israel oleh kaum fanatik Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, dan tindakan Israel yang menghalangi pemilihan Palestina di Yerusalem Timur.
Berbicara pada pembukaan rapat kabinet mingguan Palestina yang diadakan di Ramallah, Shtayyeh menuntut agar Pemerintah AS bertindak cepat dan tegas untuk mengekang perluasan pemukiman Israel. Israel berencana mendirikan lebih dari 12 ribu unit permukiman di Tepi Barat, termasuk 540 unit di Jabal Abu Ghneim, selatan Yerusalem.
Perluasan permukiman kolonial di wilayah pendudukan sangat berbahaya dan akan merusak upaya internasional untuk mendirikan negara Palestina pada 4 Juni dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ia menambahkan, perluasan permukiman dan pembahasan di parlemen Israel, Knesset, dari RUU untuk melegitimasi pos-pos pemukiman bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait aktivitas pemukiman.
Shtayyeh juga mengutuk pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap kesucian Masjid al-Aqsa sebagai tempat suci dan serangan polisi terhadap jamaah di Yerusalem setiap hari selama bulan suci Ramadhan. Ia mencatat gangguan dan serangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang bertujuan membagi tempat suci umat Islam.
Shtayyeh bersumpah terus menghadapi rencana Israel tersebut. Ia juga mengutuk penangkapan sejumlah kandidat untuk pemilihan legislatif Palestina oleh polisi Israel di Yerusalem yang diduduki dan melarang konferensi pers untuk para kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 22 Mei.
Ia mengatakan, pemerintahnya akan terus bekerja dengan pihak-pihak internasional untuk membuat Israel menghilangkan rintangan yang ditujukan kepada pemilihan umum di Yerusalem. Shtayyeh mengatakan, Menteri Luar Negeri Riyad Malki akan mengunjungi Brussel untuk merekrut komunitas internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di Yerusalem.
"Kami yakin mitra internasional kami akan membantu kami mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak konstitusional ini tepat waktu dan tanpa hambatan yang akan menghalangi pelaksanaannya di Yerusalem sesuai dengan mekanisme yang sama dengan pemilihan umum yang diadakan pada 1996, 2005, dan 2006. Dan, di sini saya mengonfirmasi pemerintah telah melakukan semua yang diperlukan untuk membuat proses demokrasi dan pemilu berhasil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
