Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

JPU Tuntut Pemalsu Tandatangan Menteri Lutfi Dipenjara

Selasa 20 Apr 2021 10:16 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Foto: Republika/Febrian Fachri
Empat terdakwa dituntut penjara berbeda di Pengadilan Negeri Kendari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) menjatuhkan tuntutan penjara kepada empat terdakwa pemalsu tanda tangan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhamad Lutfi dan rekannya Ali Said saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (20/4).

"Keempat terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 266 KUHP juncto Pasal 45 KUHP. Bahwa tandatangan Muh Lutfi dan Ali Said yang diuji di Lab Forensik Makassar, berbeda dan non identik," kata JPU Herlina Rauf SH di hadapan majelis hakim yang dipimpin Kelik Tri Margo di PN Kendari, Senin.

Tandatangan Muhamad Lutfi dan Ali Said dipalsukan dalam dokumen akuisisi perusahaan PT Tonia Mitra Sejaterah (TMS) ke PT Tribuana Sukses Mandiri. Empat terdakwa dalam kasus itu adalah Amran Yunus, Adiyansyah Tamburaka, Maha Setiawan, dan Kalbi. Dalam tuntutan tersebut, JPU Herlina Rauf menjatuhkan hukuman berbeda kepada empat terdakwa.

Satu terdakwa bernama Kalbi dituntut lima Tahun. Kemudian, Adiyansyah Tamburaka dan Maha Setiawan dituntut tiga Tahun, serta Amran Yunus dituntut tujuh Tahun pidana penjara. Herlina mengatakan, empat terdakwa terbukti dalam dakwaan primer dengan begitu pada dakwaan lain, tidak perlu dibuktikan lagi.

Jaksa menuturkan, sesuai dalam fakta persidangan, tandatangan Menteri Lutfi dan Ali Said dipalsukan oleh Maha Setiawan yang kemudian diatur oleh terdakwa Amran Yunus. Bahwa perbedaan tuntutan empat terdakwa, sambung dia, dikarenakan masing-masing terdakwa memiliki peran berbeda.

"Kami memandang, terdakwa Amran Yunus yang paling banyak memiliki peran dalam penjualan saham PT TMS ke PT Tribuana Sukses Mandiri," jelas Herlina.

Herlina yang dihubungi kembali dari Jakarta menyatakan terkait pengembangan kasus tersebut, notaris Rayan Rialdi ikut turut bersama-sama dalam kejahatan tersebut. Karena dia tidak memiliki prinsip kehati-hatian sebelum menerbitkan Akta 75 Tahun 2019.

Herlina berencana berkirim surat kepada Polda Sultra untuk memeriksa kembali notaris Rayan ."Jika Notaris ini tersangka, maka akta Nomor 01 Tahun 2019 kembali akan diuji," ujarnya.

Kasus pemalsuan dokumen PT Tonia Mitra Sejahtera dan tanda tangan dua pemilik saham yakni Muhamad Lutfi dan Ali Said menjerat empat terdakwa, yaitu Amran Yunus, Ardiyansah Tamburaka, Maha Setiawan, dan Kalbi. Awalnya Amran memerintahkan Ardiyansah untuk mengurus pengalihan saham perusahaan dari Menteri Lutfi dan Ali Said kepada Amran dan Asmawati.

Setelah itu berhasil, selanjutnya perusahaan itu dialihkan kepada PT Tribuana Sukses Mandiri.PT Tonia Mitra Sejahtera dibentuk berdasarkan akta pendirian Nomor 62 tahun 2003 oleh Menteri Lutfi, Ali Said, dan Amran Yunus.

Selanjutnya Amran Yunus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 16 januari 2017 yang kemudian di tuangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Tonia Mitra Sejahtera Nomor 75 tertanggal 27 januari 2017 yang di buat di hadapan Norataris Rayan Riadi.

RUPSLB yang dilakukan Amran Yunus tanpa sepengetahuan Muhamad Lutfi dan Ali Said. Dalam proses perubahan akta tersebut Amran Yunus didakwa menjadi aktor utama yang melakukan proses pemalsuan tanda tangan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA