Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Perpanjangan Kontrak, Adaro Masih Finalisasi Dokumen

Selasa 20 Apr 2021 09:47 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolandha

Aktivitas bongkar muat batubara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya, PT Adaro Indonesia akan melakukan perpanjangan kontrak pertambangan.

Aktivitas bongkar muat batubara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10). PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya, PT Adaro Indonesia akan melakukan perpanjangan kontrak pertambangan.

Foto: Antara/Prasetyo Utomo
Penyerahan dokumen perpanjangan kontrak pertambangan tak akan menunggu tahun depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya, PT Adaro Indonesia akan melakukan perpanjangan kontrak pertambangan. Rencananya, perusahaan akan mengajukan surat perpanjangan kontrak operasi dalam waktu dekat.

Chief Financial Officer Adaro Energy Lie Luckman menjelaskan saat ini perusahaan masih melakukan finalisasi dokumen perpanjangan kontrak tersebut. Lie menjelaskan banyak dokumen lingkungan dan juga soal data cadangan yang harus disiapkan perusahaan sebagai syarat perpanjangan kontrak.

"Untuk perpanjangan PKP2B banyak dokumen yang harus kita siapkan, luas wilayah, reserve. Kita masih proses dokumentasi internal, ini tahap akhir," ujar Lie secara virtual, Senin (19/4).

Baca Juga

Lie juga menjelaskan dalam waktu dekat perusahaan akan menyerahkan surat perpanjangan ini. Sejatinya, perusahaan masih punya waktu satu tahun sebelum berakhirnya masa kontrak di Oktober tahun depan.

"Nah, kita nggak akan tunggu Oktober 2021. Kita akan submit secepatnya. Dalam evaluasi juga pasti akan bolak-balik dan revisi. Jadi, kita akan submit secepatnya," ujar Lie.

PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan pertambangan terbesar dalam Adaro Group. Salah satu pemegang PKP2B generasi pertama itu menjalankan operasi pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dengan luas konsesi mencapai 31.380 hektare. Adapun, permohonan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bisa diajukan kepada Menteri ESDM paling cepat 5 tahun dan paling lambat satu tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA