Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

PKB Protes Keras Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud

Selasa 20 Apr 2021 08:56 WIB

Rep: Febrian A/ Red: Nashih Nashrullah

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, memprotes keras luputnya Kamus Sejarah Kemendikbud mencantumkan KH Hasyim Asyari.

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, memprotes keras luputnya Kamus Sejarah Kemendikbud mencantumkan KH Hasyim Asyari.

Foto: TV PARLEMEN
Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud tak cantumkan pendiri NU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melayangkan protes keras pada Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Dalam kamus tersebut diketahui tidak mencantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Syekh Hasyim Asy'ari.  

"PKB protes keras karena KH Hasyim Asy'ari nggak tertulis dalam Kamus Sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba'asyir yang ditahan negara malah ada," kata Sekjen PKB, M Hasanuddin Wahid, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/4). 

Baca Juga

Dia menyayangkan tindakan Kemendikbud yang dianggap tidak mengakui Hasyim Asy'ari sebagai pahlawan nasional sekaligus pendiri NU. Sementara, tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud. "Ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini," ujarnya. 

Menurutnya, tindakan Kemendikbud tersebut dikhawatirkan akan mengaburkan sejarah dan berbahaya bagi generasi muda Indonesia. Menyikapi hal tersebut, PKB mendesak agar kamus tersebut tidak diterbitkan. "(Kemendikbud didesak) Tidak menerbitkan buku-buku yang tidak otoritatif, seperti buku kamus sejarah di atas," ucapnya. 

Diketahui Kemendikbud menerbitkan dua jilid Kamus Sejarah Indonesia. Jilid I memuat sejarah pembentukan negara (nation formation) dalam rentang waktu 1900-1950. Kemudian, Jilid II memuat peristiwa sejarah dari tahun 1951-1998.  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA