Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Eks Sekjen PBB: ASEAN Harus Segera Bersikap Soal Myanmar

Selasa 20 Apr 2021 07:56 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Para pengunjuk rasa memegang slogan yang mengutuk pemerintah militer saat mereka menandai festival Thingyan pada hari Selasa 13 April 2021 di Yangon, Myanmar. Aktivis mengorganisir boikot perayaan resmi Thingyan, Tahun Baru tradisional negara itu, biasanya waktu untuk reuni keluarga dan pesta pora.

Para pengunjuk rasa memegang slogan yang mengutuk pemerintah militer saat mereka menandai festival Thingyan pada hari Selasa 13 April 2021 di Yangon, Myanmar. Aktivis mengorganisir boikot perayaan resmi Thingyan, Tahun Baru tradisional negara itu, biasanya waktu untuk reuni keluarga dan pesta pora.

Foto: AP
ASEAN harus menegaskan bahwa apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya masalah internal

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak negara-negara Asia Tenggara agar tidak mengabaikan kekacauan di Myanmar dan menganggapnya sebagai masalah internal. Ban juga mendesak penggantinya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar agar mencegah peningkatan kekerasan setelah kudeta.

"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," ujar Ban dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 orang telah berusaha mencari jalan keluar dari kekerasan yang merobek sesama anggota Myanmar. Pemimpin junta militer Min Aung Hlaing dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN di Indonesia pada 24 April.

"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar bahwa situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," kata Ban.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sebanyak 737 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta. Sementara 3.229 orang masih ditahan. Ban mengatakan, penggunaan kekuatan militer kepada warga sipil merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan piagam ASEAN.

"Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan," ujar Ban.

Ban juga mendesak Dewan Keamanan untuk melakukan tindakan kolektif, bukan sekadar melontarkan pernyataan. Namun beberapa diplomat mengatakan, Rusia dan Cina kemungkinan akan mencegah tindakan yang lebih kuat.

Pada Senin (19/4), Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa, untuk meredam konflik di Myanmar diperlukan tanggapan internasional yang kuat, yang didasarkan pada upaya regional terpadu. Selain itu, perlu desakan kepada para aktor regional untuk meningkatkan pengaruh mereka, guna mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian pada akhirnya akan menemukan jalan keluar yang damai dari konflik di Myanmar.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berkomunikasi dengan militer sejak mereka menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Namun hingga kini militer tidak mengizinkan Burgener untuk berkunjung ke Myanmar.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, Guterres sangat terlibat aktif  dengan Myanmar dan ingin konflik di negara tersebut segera berakhir.  "Kita semua ingin melihat akhir dari kekerasan," ujar Dujarric.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA