Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Presiden Jokowi Disarankan Ganti Menteri 'Memble' 

Selasa 20 Apr 2021 00:02 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto

Arief Poyuono (kiri).

Arief Poyuono (kiri).

Pandemi Covid-19 menjadi ajang pembuktian kinerja menteri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi isu reshuffle kabinet yang mengemuka belakangan ini. Dia menyarankan, Presiden Jokowi mengganti menteri yang berkinerja buruk.

Arief menyampaikan, pandemi Covid-19 menjadi ajang pembuktian kinerja menteri. Mereka yang sanggup membantu Presiden menghadapi pandemi pantas dipertahankan dalam kabinet.

"Menteri akan direshuffle sebaiknya memang menteri-menteri yang selama Covid-19 kinerjanya memble alias cuma planga plongo saja," kata Arief kepada Republika, Senin (19/4).

Arief menyebut, wacana melantik menteri Investasi dan menteri pendidikan+ristek sudah tepat. Untuk saat ini, dia menilai, BKPM yang nantinya menjadi kementerian investasi terlihat berkinerja buruk.

"Secara personal (Kepala BKPM Bahlil Lahadalia) belum punya kapasitas sebagai menteri Investasi," ujar mantan waketum Gerindra itu.

Arief turut menyinggung soal kriteria menteri baru yang akan dilantik Presiden. Menurutnya, menteri baru wajib punya kapasitas dan kemampuan mumpuni di bidangnya.

"Menteri yang harus dipilih tidak ada masalah mau dari parpol maupun profesional tapi syaratnya kapabel dan mampu membantu Jokowi menyelamatkan Indonesia dari Covid dan dampak Covid-19," ucap Arief.

Terkait wacana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memimpin Kementerian Investasi, menurutnya tak masalah. Selama ini, Ahok dikenal sebagai sosok jujur. "Ahok kontroversial tapi dia pekerja keras dan jujur," sebut Arief.

Isu reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi. Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA