Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Friday, 25 Ramadhan 1442 / 07 May 2021

Kriteria Menteri Investasi Versi PKB

Senin 19 Apr 2021 16:31 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Indira Rezkisari

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan Presiden harus bisa memilih sosok menteri investasi yang bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan Presiden harus bisa memilih sosok menteri investasi yang bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia.

Foto: Republika/Fitriyanto
PKB nilai Menteri Investasi harus miliki kemampuan lobi yang kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menyebut kriteria menteri investasi yang pantas dipilih Presiden Joko Widodo. Ia meminta Presiden Jokowi memilih menteri investasi yang punya jaringan luas di dalam hingga luar negeri.

Daniel mengatakan harus ada grand design dengan adanya nomenklatur kementerian Investasi yang baru diputuskan Pemerintah dan DPR. Kemunculan sebuah kementerian baru dipandang mesti membantu tugas Presiden dalam mengelola bangsa.

"Visinya tentu untuk meningkatkan investasi yang masuk dalam negeri dan harusnya memperkuat investor dalam negeri,"  kata Daniel kepada Republika, Senin (19/4).

Daniel menyebut tujuan pembentukkan kementerian investasi demi menarik investasi masuk ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Investasi tersebut diharapkan membawa dampak pada peningkatan jumlah serapan tenaga kerja, PDB dan pertumbuhan ekonomi.

"Sosok yang harus dimiliki oleh Menteri Investasi, harus memiliki kemampuan lobi yang kuat, memiliki jaringan yang kuat baik dalam negeri maupun luar negeri, memiliki kemampuan manajerial yang kuat terutama dalam mengelola investasi sehingga kepercayaan investor tinggi," ujar anggota DPR RI tersebut.

Daniel berharap naiknya status BKPM menjadi kementerian investasi berkolerasi positif dengan investasi yang didatangkan. Ia tak ingin kementerian investasi justru menjadi beban anggaran pemerintah.

"Kementerian investasi harus menjadi kekuatan Indonesia dalam mengelola investasi dalam negeri untuk kepentingan bangsa. Jangan sebaliknya malah tidak menguntungkan bangsa," ucap Daniel.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA