Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Polemik Vaksin Nusantara, Ini Kata Legislator 

Senin 19 Apr 2021 12:52 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto

Saleh Partaonan Daulay menilai, aksi dukung-mendukung terhadap lembaga tertentu dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat.

Saleh Partaonan Daulay menilai, aksi dukung-mendukung terhadap lembaga tertentu dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat.

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, aksi dukung-mendukung terhadap lembaga tertentu dalam polemik vaksin Nusantara dinilai tidak tepat. Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang di bidang kesehatan.

"Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak, kalau vaksin kebenarannya diukur secara akademik," ujar Saleh lewat keterangan tertulisnya, Senin (19/4).

Adapun perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin Nusantara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Tujuannya untuk mengurai persoalan yang ada antara kedua pihak.

"Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes, apalagi dalam rapat terakhir di Komisi IX usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ujar Saleh.

Menurutny,a dalam persoalan vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Khususnya dalam ketersediaan vaksin Covid-19 untuk masyarakat.

"Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin Merah Putih," ujar Saleh.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, masyarakat disebut banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

"Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab. Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit, semua harus diperlakukan sama," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sebelumnya, dukungan para tokoh lintas kalangan yang diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) disebut dilakukan secara alami. Mereka tidak meminta izin atau diminta oleh pihak manapun dalam memberikan dukungan tersebut.

"Inisiatif ini muncul secara alami dalam diskusi kami di dalam WA (Whatsapp) grup Gerakan Sejuta Antigen," ungkap Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, yang menjadi salah satu pendukung BPOM RI, dalam konferensi pers daring, Sabtu (17/4).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA