REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Satgas Jogo Tonggo di wilayah Kota Solo diminta melakukan pendataan terhadap warga pendatang di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah bekerja sama dengan TNI/Polri untuk melakukan penjagaan di pintu masuk kota Solo.
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan tidak mudah untuk melarang masyarakat untuk mudik. Karenanya, dia meminta kepada para camat, lurah, dan Satgas Jogo Tonggo untuk mendata warga masing-masing guna mengetahui adanya pendatang.
"Saya tahu tidak mudah melarang mudik, pasti ada satu dua yang nekat. Satgas Jogo Tonggo agar mendata rumah-rumah untuk mendukung kebijakan ini [larangan mudik]," kata Gibran, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, para pemudik yang nekat biasanya sudah membawa dokumen seperti hasil swab antigen. Dia meminta agar para pemudik diberikan pengertian untuk karantina mandiri, misalnya diarahkan ke hotel.
"Kasian orang tuanya, kami tidak mau ada OTG yang menulari keluarganya di Solo," imbuh putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.
Dia memperkirakan sudah ada masyarakat yang mulai mudik. Terutama para perantau yang sudah tidak ada pekerjaan di kota-kota besar.
"Yang penting ada datanya, warga yang nekat mudik didata untuk mempermudah tracing dan sebagainya," ucapnya.
Gibran menambahkan, tidak ada larangan masyarakat untuk mudik lokal di wilayah eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya. "Mudik lokal boleh, pokoknya Solo Raya itu boleh. Soalnya masih banyak yang bertanya-tanya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Solo, Arif Darmawan, mengatakan, Pemkot sudah berkoordinasi dengan pemangku wilayah di kecamatan dan kelurahan untuk lebih mengefektifkan Satgas Jogo Tonggo. Sebab, Satgas Jogo Tonggo lebih paham warga di wilayah masing-masing, sehingga mengetahui jika ada pendatang.
"Artinya Satgas Jogo Tonggo akan kami inisiasi untuk lebih mengidentifikasi lingkungan mengamankan jangan sampai ada pendatang yang lolos," jelas Arif saat dihubungi Republika, Ahad (18/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
