Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Mudik Dilarang, Wisata Harus Tutup, Ini Kata Sosiolog

Sabtu 17 Apr 2021 22:10 WIB

Red: Agus Yulianto

Sejumlah peselancar wanita yang mengenakan busana kebaya berfoto sebelum berselancar di Pantai Kuta, Badung, Bali, Jumat (16/4/2021). Kegiatan yang diikuti puluhan perempuan termasuk sejumlah WNA tersebut dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Kartini serta membangkitkan sektor pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19.

Sejumlah peselancar wanita yang mengenakan busana kebaya berfoto sebelum berselancar di Pantai Kuta, Badung, Bali, Jumat (16/4/2021). Kegiatan yang diikuti puluhan perempuan termasuk sejumlah WNA tersebut dilakukan untuk menyambut peringatan Hari Kartini serta membangkitkan sektor pariwisata Bali yang terdampak pandemi COVID-19.

Foto: Antara/Fikri Yusuf
Wisata ditutup, pemerintah bisa memberikan bantuan bagi pelaku industri.

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho mengatakan, sebaiknya tempat wisata juga ditutup bersamaan dengan larangan mudik yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Hal ini, agar kebijakan tersebut tidak terkesan setengah hati.

"Sebaiknya tempat wisata juga ditutup bersamaan dengan tenggang waktu larangan mudik sehingga kebijakan untuk mencegah naiknya kasus COVID-19 tidak terkesan setengah-setengah," kata Sosiolog Unud Wahyu Budi Nugroho saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu (17/4).

Dia mengatakan, jika dalam penerapan kebijakan larangan mudik terjadi penolakan, dan wisata ditutup, pemerintah bisa memberikan bantuan bagi pelaku industri. Seperti, pemberian insentif bagi sektor jasa transportasi. 

"Bisa jadi yang paling menolak kebijakan ini adalah pelaku bisnis pariwisata (jika wisata ditutup) dan sempat ada wacana pemerintah memberikan insentif bagi sektor jasa transportasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk pelaku industri pariwisata supaya resistennya tidak terlalu keras," katanya.

Selain kebijakan larangan mudik, moda transportasi juga diminta tidak beroperasi selama 6 sampai 17 Mei 2021, untuk menekan penyebaran Covid-19. Kata Wahyu, situasi ini juga akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi jasa transportasi.

"Tetapi kemarin ada wacana yang cukup baik dari pemerintah untuk memberikan insentif bagi sektor jasa ini guna mengurangi kerugian atau berkurangnya pemasukan akibat larangan mudik," katanya.

Dia mengatakan, larangan mudik diperkirakan akan sulit terealisasi karena adanya faktor budaya dan tradisi yang kuat. Kata dia, sudah menjadi kebiasaan bahkan budaya dalam masyarakat kita untuk berkumpul bersama keluarga besar pada hari-hari besar keagamaan.

"Namun, pada masa pandemi ini, masyarakat harus terus dirasionalkan dan diingatkan bahwa pulang ke kampung halaman, apalagi menggunakan kendaraan umum, sangatlah berisiko," kata dia.

Menurutnya, tidak wajar jika masa pandemi ini masih ada yang nekat untuk mudik, karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih fluktuatif, bahkan belum pernah berkurang secara signifikan. "Jika kita melihat kasus di negara-negara lain yang justru kembali mengalami kenaikan, Jerman misalkan, baru saja kembali melakukan kebijakan lockdown," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA