Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Penyuluh Koperasi Komitmen Wujudkan Koperasi Pangan Modern

Sabtu 17 Apr 2021 12:21 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution / Red: Hiru Muhammad

Petugas kelurahan melayani pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha di Kantor Kelurahan Cisaranten Endah, Kota Bandung, Senin (16/11). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung kembali membuka pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dan berlangsung hingga 25 November. Foto: Abdan Syakura/Republika

Petugas kelurahan melayani pelaku UMKM untuk mendaftarkan usaha di Kantor Kelurahan Cisaranten Endah, Kota Bandung, Senin (16/11). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung kembali membuka pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp2,4 juta bagi para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 dan berlangsung hingga 25 November. Foto: Abdan Syakura/Republika

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
PPKL harus pro aktif mengajak pelaku UMKM menjadi anggota koperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, mengatakan, eksistensi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), sangat dibutuhkan dalam upaya melakukan pendampingan, penyuluhan dan pendataan koperasi di daerah, dalam mewujudkan 100 koperasi modern di tahun 2021.

"PPKL harus pro aktif mengajak pelaku UMKM menjadi anggota koperasi sehingga koperasi sebagai perusahaan milik bersama dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan para anggotanya," ujar Zabadi, dalam Siaran Pers Kemenkop UKM, Ahad (17/4).

PPKL sebagai mitra strategis dinas di daerah dan sebagai ujung tombak pembinaan koperasi harus memiliki gelombang dan frekuensi yang sama dengan Pemerintah Pusat.

"Saya minta PPKL mengidentifikasi dan melakukan kurasi terhadap koperasi sektor rill untuk dikembangkan menjadi koperasi modern, dan saya minta menyiapkan profiling koperasi sektor rill di wilayah anda dan proses bisnisnya," ujar Zabadi.

Zabadi juga mengingatkan kepada PPKL di Jawa Timur dan PPKL lainnya di seluruh Indonesia, bahwa ide pembentukan PPKL adalah sebagai pengembangan sebuah profesi jasa pendampingan, penyuluh dan konsultan untuk mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

"Sebagai sebuah badan usaha, koperasi membutuhkan pendamping yang profesional dan ahli dibidangnya, untuk membantu pengembangan  koperasi, baik secara kelembagaan maupun usaha.  Oleh karena itu, PPKL harus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dengan mengikuti  berbagai kegiatan capacity building dan pelatihan yang bersertifikat," ujarnya.

Lebih dari itu, PPKL harus mampu menjadi pembelajar yang serius untuk meningkatkan knowledge dan skill agar memiliki kemampuan unggul yang dibutuhkan oleh koperasi," tegas Zabadi.

Zabadi menambahkan, bahwa PPKL diangkat dalam upaya pendampingan kepada koperasi untuk lebih profesional dalam penerapan Good Cooperative Governance (GCG), dan melakukan pembinaan kepada koperasi agar masuk dalam ekosistem digital, baik digital dalam pemasaran produk, digitalitasi pencatatan dan penyediaan laporan keuangan serta akses pembiayaan."Peran PPKL juga harus hadir ditengah-tengah masyarakat, memberikan literasi kepada masyarakat, terutama manfaat yang didapatkan jika masyarakat mau menjadi anggota koperasi," kata Zabadi. 

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA