REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan berbagai strategi dalam mewujudkan adanya kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Pahlawan. Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat, mengatakan, pihaknya berupaya membuat sekolah-sekolah swasta di Surabaya menjadi lebih baik.
"Kesetaraan ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma perbedaan antara sekolah negeri dan swasta," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 22 Tahun 2016. Dalam Permendikbud itu telah diatur jumlah rombongan belajar (rombel) di setiap sekolah SMP/MTs maksimal 32 siswa dengan 11 ruangan kelas.
"Jadi harus maksimal 11 kelas dan rombel-nya maksimal 32 siswa. Nah, sisanya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri itu harus masuk ke swasta," ujarnya.
Namun, kata dia, ketika nanti sudah ditampung di sekolah swasta dan masih belum mencukupi, maka kemudian Pemkot Surabaya akan mengambil alih. Oleh sebab itu, lanjut dia, secara bertahap ke depan kebutuhan sekolah swasta akan disetarakan dengan negeri. Baik itu diupayakan melalui bantuan dari pemerintah maupun Corporate Social Responsibility (CSR).
"Ini harus sama (sekolah negeri dan swasta). Tapi saya berharap tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mungkin berdiri baru tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ini kan sekolah-sekolah lama yang sudah mau saya angkat jadi berkurang lagi," ujarnya.
Maka dari itu, Eri juga mengajak sekolah-sekolah di Surabaya dapat saling bersama menjaga kualitas pendidikannya, baik dari segi kualitas pendidikan di sekolah maupun tenaga pengajarnya. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta.
"Bagaimana negeri dan swasta itu bisa berimbang, terutama kualitas guru-gurunya," katanya.Tidak menutup kemungkinan, menurut Eri, ke depan sertifikasi sekolah-sekolah di Surabaya bakal dilakukan, baik itu sertifikasi bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta beserta para gurunya."
Sehingga nanti kita sertifikasi, tidak melulu sekolah negeri tapi juga swasta. Semuanya harus sertifikasi. Ini yang akan kita lakukan dengan Dispendik karena tujuannya sama-sama (pemerataan)," katanya.Saat ini, Eri telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mendata berapa jumlah sekolah yang sudah tersertifikasi. Bahkan, pendataan sertifikasi juga dilakukan bersama dengan para guru-gurunya."Kita akan lakukan semaksimal mungkin di tahun ini atau di tahun depan sudah tersertifikat semuanya," katanya.Meski demikian, lanjut dia, pihaknya bakal memfasilitasi untuk sertifikasi itu. Apabila dalam proses sertifikasi tidak lulus, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan tersebut."Paling tidak kita sudah melakukan kursus tesnya. Tapi kalau dia tidak lulus, bukan salah kita. Tapi kita sudah melakukan kewajiban sertifikasi untuk semuanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
