REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid lewat juru bicaranya, Imron Rosyadi Hamid, menanggapi dinamika yang terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut dia, ada sesuatu tak sehat dalam pengembangan demokrasi di internal partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.
"PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron lewat keterangan tertulisnya, Jumat (16/4).
Pihaknya meminta agar internal DPP PKB dan para sesepuh untuk mengingatkan Cak Imin serta lingkaran elitenya. Agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai. "Sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU," ujar Imron.
Ia menjelaskan, Abdurahman Wahid atau Gus Dur bukan hanya sekadar pendiri PKB, melainkan juga cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Menurutnya, sosok Gus Dur tak boleh diperlakukan seperti itu.
Pihaknya khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin, yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur yang juga merupakan presiden ke-4 Republik Indonesia. "Sehingga, berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," ujar Imron.
Diketahui, mantan ketua DPC PKB Karawang, Jawa Barat, Ahmad Zamakhsari, mengakui munculnya gerakan guna mengadakan muktamar luar biasa (MLB) atau kongres luar biasa versi PKB. Pria yang akrab disapa Kang Jimmy itu mengeklaim ada komunikasi dengan petinggi DPP PKB terkait MLB.
Baca juga: Benarkah Puasa Dapat Membuat Tubuh Jadi Sehat?
"Sebenarnya, saya ada pembicaraan dengan para petinggi PKB mengenai gerakan ketidakpuasan atas hasil Munas PKB di Bali," kata Kang Jimmy ketika dikonfirmasi Republika.co.id pada Rabu (14/4).
Kang Jimmy menyampaikan, sebagian pengurus PKB di tingkat kabupaten/kota terus berkomunikasi membahas MLB. Ia mengeklaim, ada 22 kabupaten/kota setuju menggelar MLB. Alasan MLB, Jimmy menambahkan, karena nilai yang diusung PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin kian meninggalkan nilai-nilai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
