REPUBLIKA.CO.ID, PAINAN -- Kepala Badan Naisonal Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengingatkan, pemerintah daerah sampai pejabat wali nagari (setingkat desa) agar tidak lengah mengawal bila ada pendatang atau pemudik yang menerobos pulang kampung. Doni menyebut, pemerintah melarang aktivitas mudik lebaran karena tidak ingin angka penularan covid-19 terus melonjak.
"Pemerintah daerah hingga ke walinagari tak boleh lengah, penerapan prokes harga mati. Jangan tunggu hingga rumah sakit penuh lagi. Nakes Kita yang tinggal sedikit ikut terpapar," kata Doni, Kamis (15/4) membuka Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana di Painan Convention Center Pesisir Selatan, Sumbar.
Doni menyebut, tren kenaikan kasus covid-19 setiap momen hari besar keagamaan. Sehingga, di Ramadhan dan Idul Fitri kedua sejak masa pandemi ini, pemerintah terpaksa masih melarang kegiatan mudik. Yaitu sejak 6-17 Mei 2021.
Khusus untuk Sumatra Barat, Doni memberi apresiasi karena pemerintah tingkat provinsi sampai kabupaten/kota sejak tahun lalu cepat respons terhadap arahan pemerintah pusat terkait pengendalian pandemi.
Dia juga mengacungkan jempol keaktifan Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand yang sampai sekarang masih konsisten melakukan upaya testing termasuk terhadap orang-orang yang baru datang dari luar provinsi.
"Meski sejak Maret 2021 ada tren kenaikan kasus positif covid-19 di Sumbar. Tetapi jumlah positif dan kematian masih dibawah indeks nasional, meski kasus kematian Sumbar masih sedikit diatas global. Sedangkan tingkat kesembuhan di atas rata-rata nasional," ujar Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
