Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Defisit APBN Membengkak, Kolombia Naikkan Pajak Orang Kaya

Jumat 16 Apr 2021 08:58 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya

Pajak/ilustrasi

Pajak/ilustrasi

Foto: Pajak.go.id
Kenaikan pajak orang kaya ini juga untuk mengatasi kemiskinan massal akibat pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Kolombia mencoba menaikkan pajak bagi warganya yang terkaya. Kenaikan pajak orang kaya ini untuk mengatasi defisit yang membengkak dan kemiskinan massal yang disebabkan oleh penguncian dan pandemi.

Seperti dilansir dari Bloomberg, Jumat (16/4), warga Kolombia terkaya menghadapi kenaikan pajak atas gaji, dividen dan aset, serta pajak solidaritas satu kali atas pendapatan tinggi, dalam sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dikirim ke kongres pada hari Kamis (15/4).

Pada saat yang sama, RUU tersebut akan berupaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan melakukan pembayaran tunai langsung ke rumah tangga termiskin.

Baca Juga

Ekonomi Kolombia mengalami kehancuran terparah dalam sejarahnya tahun lalu, membuat jutaan orang tidak lagi mampu membeli tiga makanan per hari, menurut badan statistik nasional.

Defisit fiskal yang semakin melebar, yang diperkirakan mencapai rekor 8,6 persen dari produk domestik bruto tahun ini, mungkin akan membebani peringkat kredit negara tersebut.

RUU tersebut bertujuan untuk meningkatkan setara dengan 2,2 persen dari produk domestik bruto per tahun melalui pajak baru dan pembatasan pengeluaran, sekitar 25 triliun peso atau senilai 6,9 miliar dolar AS.

Aset Kolombia menguat setelah draf diterbitkan oleh media lokal Kamis pagi. Obligasi pemerintah dalam mata uang lokal yang jatuh tempo pada tahun 2030 naik menjadi 108 sen pada dolar, level tertinggi dalam seminggu, dan peso juga menguat.

Beban pajak Kolombia saat ini berada di urutan paling bawah dibandingkan negara-negara sejenis. Itu mengumpulkan sekitar 20 persen dari PDB pada 2019, menempatkan hanya Meksiko di antara 37 anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Di antara ketentuannya, proposal tersebut akan memberlakukan pungutan satu kali pada gaji bulanan yang melebihi 10 juta peso atau 2.700 dolar AS per bulan, antara Juli dan Desember.

Ini termasuk pajak kekayaan 1 persen atas aset bersih di atas 1,3 juta dolar AS, naik menjadi 2 persen pada kekayaan yang melebihi 4 juta dolar AS. Sedangkan pajak tertinggi atas dividen akan naik menjadi 15 persen dari 10 persen.

Ini juga akan menaikkan tarif pajak pendapatan marjinal tertinggi menjadi 41 persen dari 39 persen serta meningkatkan jumlah pembayar kelas menengah dengan menurunkan ambang batas pengenaan pajak.

Itu akan membantu mendanai pembayaran 80 ribu peso (22 dolar AS per bulan) per bulan untuk rumah tangga satu orang miskin, naik hingga sebanyak 366 ribu peso (101 dolar AS) untuk keluarga beranggotakan enam orang yang sangat miskin.

Langkah-langkah lain dalam RUU tersebut termasuk pajak karbon untuk semua bahan bakar fosil, dan pajak atas plastik sekali pakai, menurut salinan teks yang dilihat oleh Bloomberg.

Sementara orang kaya dan kelas menengah Kolombia akan melihat pajak mereka naik di bawah tagihan, pungutan 5 persen pada pemegang asing obligasi peso lokal akan dihapuskan.

RUU tersebut akan menetapkan batas defisit fiskal primer sebesar 1,8 persen dari PDB pada tahun 2022, turun menjadi 0,2 persen pada tahun 2024.

Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit Kolombia tahun lalu, bergabung dengan S&P Global Ratings dalam memberikan peringkat BBB. Moody's Investors Service mengklasifikasikan negara tersebut pada Baa2, dua langkah di atas tingkat spekulatif dan juga dengan pandangan negatif.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA