Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Pimpinan Komisi IX Tuding BPOM Cekal Vaksin Nusantara

Kamis 15 Apr 2021 17:48 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Nihayatul Wafiroh

Nihayatul Wafiroh

Foto: Humas DPR RI
Pimpinan Komisi IX DPR nilai BPOM pilih kasih terhadap vaksin dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mempertanyakan sikap 'pilih kasih' Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memberikan izin terhadap vaksin dalam negeri dan luar negeri. Termasuk terhadap vaksin Nusantara yang belum diizinkan untuk lanjut ke uji klinis tahap II.

"Dalam pandangan saya, BPOM melakukan pencekalan apapun namanya, yang harusnya BPOM melakukan pendampingan-pendampingan terhadap vaksin Nusantara ini," ujar Nihayatul dalam sebuah diskusi daring, Kamis (15/4).

Baca Juga

Meski vaksin Nusantara diketahui berkolaborasi dengan Amerika, ia mengatakan bahwa vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini seharusnya didukung penuh oleh BPOM. Bukan malah memutuskan vaksin lain yang merupakan buatan luar negeri.

"Paling tidak ini (vaksin Nusantara) masih ada izinnya campur tangannya masih campur tangan anak negeri. Berbeda dengan Sinovac, AstraZeneca yang totally memang dari luar negeri," ujat Nihayatul.

Komisi IX, kata Nihayatul, selalu bertanya-tanya dengan sikap BPOM yang dengan mudahnya mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Instansi yang dipimpin oleh Penny K Lukito itu dinilainya tak transparan kepada Komisi IX.

"Selama ini ketika ada vaksin-vaksin dari luar seperti Sinovac, AstraZeneca, dan sebagainya sangat cepat sekali mengeluarkan izinnya. Tanpa memberikan upadate apapun kepada Komisi IX," ujar Nihayatul.

Karena itu, ia mendukung penuh penelitian vaksin Nusantara. Kedatangannya ke RSPAD Gatot Soebroto juga merupakan bentuk dukungan dari anggota DPR yang menjadi relawan. Bahwa produk dalam negeri harus didukung penuh dan tidak terlalu bergantung dengan vaksin yang berasal dari luar negeri.

Di samping itu, ia membantah pihaknya melakukan politisasi terhadap vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Jika ini merupakan politisasi, ia mengaku tak akan mau menjadi bagian dari penelitian vaksin yang berbasis sel dendritik ini.

"Saya pikir kalau soal politisasi, kalau mau ngomong tidak perlu saya membahayakan diri saya sendiri dong dengan menjadi quote and quote soal percobaan vaksin ini," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA