Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Formappi: DPR Politisasi Vaksin Nusantara

Kamis 15 Apr 2021 16:05 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Formappi mempertanyakan getolnya dukungan DPR untuk vaksin Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai adanya politisasi Vaksin Nusantara yang dilakukan DPR. Hal tersebut terlihat dari getolnya anggota DPR, meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin uji klinis tahap II.

"Kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," ujar Lucius saat dihubungi, Kamis (15/4).

Izin dari Vaksin Nusantara, kata Lucius, bukan merupakan ranah DPR. Jika memang ada perbedaan, sebaiknya DPR lewat Komisi IX melakukan pembicaraan dengan BPOM perihal vaksin yang diprakarsai mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Jangan sampai aksi terima Vaksin Nusantara ini juga sebagai bentuk sebuah mosi sepihak dari DPR untk kepentingan mereka saja. Bukan demi mengatasi pandemi yang dihadapi bangsa," ujar Lucius.

BPOM dinilainya sebagai lembaga yang kompeten dalam menyatakan mengeluarkan izin atau tidaknya vaksin Nusantara. Jika DPR seakan memaksakan vaksin ini, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis dalam hal ini.

Apalagi, DPR selama pandemi jarang memunculkan kebijakan untuk menangani Covid-19. Ditambah, para legislator dan keluarganya telah menerima vaksinasi yang dilakukan secara diam-diam.

"Dengan mereka tetap datang ke RSPAD, dari ini malah membenarkan dugaan bahwa ada kepentingan lain di balik sikap DPR yang ngotot ini," ujar Lucius.

In Picture: Vaksinasi Covid-19 pada. Bulan Ramadhan di Gedung Sate

photo
Vaksinator menunjukkan cairan vaksin COVID-19 sebelum diberikan kepada warga penerima vaksin di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021). Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi selama bulan Ramadhan dengan berpedoman fatwa MUI tentang vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa. - (ANTARA/M Agung Rajasa)
 

Baca Juga



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh membantah, pihaknya melakukan politisasi terhadap vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Jika ini merupakan politisasi, ia mengaku tak akan mau menjadi bagian dari penelitian vaksin yang berbasis sel dendritik ini.

"Saya pikir kalau soal politisasi, kalau mau ngomong tidak perlu saya membahayakan diri saya sendiri dong dengan menjadi quote and quote soal percobaan vaksin ini," ujar Nihayatul dalam sebuah diskusi daring, Kamis (15/4).

Sebagai anggota DPR yang notabenennya wakil rakyat, ia ingin memberikan contoh bahwa vaksin Nusantara aman dan efektif untuk digunakan. Apalagi sebelumnya sudah ada penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut bermanfaat untuk meningkatkan imunitas.

"Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat sebagai support saya kepada vaksin Nusantara ini, dengan saya mau terlibat juga dalam fase penelitian ini," ujar Nihayatul.

Di samping itu, ini juga merupakan bentuk dukungan dari anggota DPR yang menjadi relawan vaksin Nusantara. Bahwa produk dalam negeri harus didukung penuh dan tidak terlalu bergantung dengan vaksin yang berasal dari luar negeri.

"Dari situ bisa digambarkan secara kemandirian obat, kemandirian kesehatan. Oleh karena itu, ketika vaksin Nusantara, vaksin Merah Putih dihambat lajunya bahkan sudah masuk fase pertama lalu disuruh mundur lagi, tentu ini keprihatinan kita semua," ujar Nihayatul.

photo
Vaksin Covid-19 - (Republika)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA