REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 kembali menegaskan, vaksin Nusantara besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto adalah produk vaksin yang sudah lebih dulu dikembangkan di Amerika Serikat (AS). Hanya saja, uji cobanya dilakukan di Indonesia.
"Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di AS. Dan diujicobakan di Indonesia. Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, harus mendapat izin dari BPOM. Terutama dalam aspek keamanan, efikasi, dan kelayakan," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (15/4).
Terkait polemik yang lantas muncul, Wiku menekankan, pada prinsipnya pemerintah mendukung semua inovasi bidang kesehatan. Apalagi, ujarnya, inovasi ini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Namun, imbuhnya, apapun inovasi yang dilakukan tetap perlu patuh terhadap standar teknis dan etik yang ada.
"Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan," kata wiku.
Wiku pun meminta tim pengembang Vaksin Nusantara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku regulator yang membidangi penelitian vaksin Covid-19 di Indonesia. Wiku berharap polemik terkait vaksin Nusantara bisa dirampungkan.
"Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung langkah inovasi di bidang kesehatan. Apalagi untuk ketergantungan terhadap produk yang berasal dari luar Indonesia. Namun inovasi harus tetap ikuti kaidah, etika, dan tahapan ilmiah," kata Wiku.
Kemarin, Rabu (14/4), sejumlah anggota DPR mengikuti tahapan uji klinis vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena mengeklaim, seluruh fraksi mendukung tahapan uji klinis Vaksin Nusantara.
Namun sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris justru membantah kabar Komisi IX telah menyepakati Vaksin Nusantara. Hal itu disampaikan Charles menyusul adanya rencana sejumlah anggota Komisi IX divaksinasi Vaksin Nusantara hari ini.
"Komisi IX tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Vaksin Nusantara," ujar Charles saat dikonfirmasi, Rabu (14/4).
Menurutnya adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI. Charles menegaskan Poksi IX PDI Perjuangan DPR RI secara kolektif tidak mengikuti vaksinasi Vaksin Nusantara.
"Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik," ujar Charles.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
