Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Pakar: KSP Moeldoko Urgen Dievaluasi untuk Perombakan

Kamis 15 Apr 2021 13:54 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus raharjo

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021). Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto
Manuver Moeldoko dinilai menabrak etika dan logika berdemokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDO STRATEGIC) A Khoirul Umam tak menampik jika rencana reshuffle kabinet dan penggabungan Kementerian perlu diperhatikan. Namun demikian, dirinya juga mengkritisi kinerja dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga merupakan bagian dari yang urgen untuk dievaluasi," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Menurut dia, langkah itu tidak hanya untuk menyelamatkan marwah politik Presiden, tetapi juga berguna bagi pendidikan politik publik. Sebab, manuver politik Moeldoko terkait pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat AHY dinilainya menabrak etika dan logika dalam berdemokrasi.

"Itu terbukti telah menyeret nama baik Istana Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara," kata pakar politik dari Universitas Paramadina itu.

Dia menambahkan, jika Presiden tidak bisa melakukan evaluasi terhadap Moeldoko, maka ada kemungkinan pembiaran secara politik terhadap operasi politik Moeldoko. Terlebih, hal itu jelas merugikan kredibilitas moral Istana Presiden selama dua bulan terakhir.

"Sebab, tidak mudah bagi masyarakat untuk memisahkan sosok Moeldoko sebagai pribadi dengan Moeldoko sebagai Kepala KSP," tuturnya.

Tak sampai di sana, aksi Moeldoko diklaimnya sangat kentara dalam muatan konflik kepentingan. Pasalnya, posisi KSP ia sebut mampu dimanfaatkan untuk melancarkan operasi politik. "Lingkaran Presiden tentu perlu menginvestigasi motif yang bersangkutan," kata dia.

Oleh sebab itu, jika memang dalam langkah yang dilakukan KSP terdapat kesengajaan, dirinya menegaskan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Terlebih, dalam langkah itu juga disebutnya bersangkutan dengan memperdagangkan pengaruh.

"Jadi, Presiden Jokowi patut mengevaluasi posisi KSP Moeldoko," ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali berencana melakukan reshuffle kabinet, selain dari melantik menteri baru menyoal perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR RI pekan lalu.

Diketahui, pemerintah berencana melebur dua kementerian, Kemendikbud dan Kemenristek. Selain itu, Presiden juga membentuk kementerian baru, Kementerian Investasi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA