REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat siap mendorong dan mengawasi Dinas Pendidikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB secara online. Terutama, dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan.
“Kami dari Komisi V terus mengupayakan backup agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan. Terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi Covid-19," ujart Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, dalam siaran persnya, Kamis (15/4).
"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah,” imbuhnya.
Abdul Hadi pun mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang. Pasalnya sampai detik ini KCD Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.
“Kami berharap diwilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," katanya.
Sementara itu, stabilitas pengembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan pun menjadi sorotan DPRD Jabar. Saat ini IPP Jabar menempati urutan 20 dari 34 provinsi di Indonesia.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat, ia berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat segera mempersiapkan program-program sebagai solusi untuk meningkatkan IPP.
Achmad Ru'yat menilai, salah satu penyumbang terbesar pengangguran di Jabar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut dia, hal tersebut menjadi catatan penting dalam penyelesaian permasalahan pengangguran di Jawa Barat.
"Mohon ini jadi perhatian, agar SMK ini dikoneksikan dengan dunia kerja dan dunia industri. Saat ini IPP Jabar berada di urutan ke-20 dari 34 provinsi, kami ingin IPP itu minimal berada di 10 besar," ujar Achmad disela kunjungan kerja Pansus I DPRD Jabar di Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Wilayah VII, Kota Cimahi, Rabu (13/4).
Achmad berharap, bahwa saran tersebut dapat menjadi catatan penting dan menjadi bahan dasar untuk diimplementasikan ke dalam program Dinas Pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
