Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Thursday, 1 Syawwal 1442 / 13 May 2021

Jokowi: Anggaran Jangan Cuma Dibagi Rata ke Dinas-Dinas

Kamis 15 Apr 2021 06:15 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo.

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Kepala daerah harus menentukan prioritas penggunaan angggaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menyusun prioritas belanja anggaran. Maksudnya, ujar presiden, tentukan program utama pembangunan dan fokuskan anggarannya ke pos tersebut.

Jokowi pun mewanti-wanti kepala daerah agar tidak sekadar membagi anggaran secara rata ke seluruh unit atau dinas.  Jokowi mengambil contoh, ada sebuah provinsi yang punya mata anggaran kegiatan sebanyak 40 ribu unit.

Jumlah yang menurut presiden terlampau banyak. Presiden menilai, semakin sedikit kegiatan maka semakin mudah mengawasi dan mengaturnya secara optimal. 

"Semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin kelihatan. Saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Jokowi dalam pengarahannya kepada peserta Rakor Kepala Daerah tahun 2021, Rabu (14/4). 

Presiden pun memberi contoh bagaimana menentukan prioritas angggaran. Misalnya ada seorang kepala daerah yang punya program utama membangun jalan kabupaten hingga ke desa-desa.

Kalau begitu, ujar Jokowi, maka anggaran harus dikonsentrasikan untuk pembangunan jalan. Baru sisanya diberikan untuk belanja lainnya. 

"Saya mau jalan di kabupaten saya sampai di desa-desa mulus. Ya sudah anggaran konsentrasikan ke sana. Selama satu tahun atau dua tahun selesai ganti lagi. Saya mau konsetrasi ke pembangunan pasar di seluruh kabupaten. Selesaikan dalam setahun atau dua tahun, rampung. Sehingga rakyat melihat," ujar presiden menjelaskan. 

Presiden mengingatkan kepala daerah agar tidak sekadar bagi-bagi anggaran secara merata ke dinas atau unit tanpa ada perencanaan pembangunan yang jelas. Kalau begitu kejadiannya, Jokowi yakin hasilnya pembangunan tidak akan dirasakan masyarakat. 

"Kalau bapak ibu tidak bisa menkonsolidasikan ini manajemennya, kemudian anggaran diecer di dinas-dinas, masalahnya pasti selalu ada, karena nggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi," papar Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA