Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Paket Kebijakan Faktor Kunci Pengembangan Digital Nasional

Rabu 14 Apr 2021 22:08 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Pemerintah tengah menyusun paket kebijakan digital nasional. Ilustrasi ekonomi digital

Foto:
Pemerintah tengah menyusun paket kebijakan digital nasional

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mengungkapkan, pentingnya digitalisasi bagi bangsa dan negara saat ini.

Lompatan besar di sejumlah sektor, jelas Farhan, akan dimungkinkan terjadi dengan pemanfaatan teknologi digital saat ini. 

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mohamad Reza,  berpendapat digitalisasi bukan soal infrastruktur saja, tetapi juga soal kontennya.

Konten di era digital, menurut Reza, akan sangat berpengaruh  pada sektor keamanan dan kebudayan nasional. Karena itu, jelasnya, di era digitalisasi ini penting untuk dikedepankan nilai-nilai kebangsaan dan konten-konten lokal.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia,

Inaya Rakhmani, mengungkapkan, transformasi digital sangat dipengaruhi berbagai faktor antara lain kondisi sosial, ekonomi dan demografi serta kebijakan yang diterapkan.

Karena itu, jelas Inayah, perlu pola-pola komunikasi yang efektif antar sektor-sektor yang mempengaruhi upaya transformasi digital itu.

Founder Data Driven Asia, Muhammad Imran, menegaskan, transformasi data digital harus mulai dari perbaikan data pada internal di kementerian dan lembaga.

Meski digitalisasi sering dikaitkan dengan bonus demografi yang akan diperoleh, Imran mengingatkan, digitalisasi atau otomatisasi juga berpotensi jadi ancaman demografi.

Co-Founder Modal Rakyat, Wafa Taftazani, berpendapat, peta jalan seringkali terlihat sangat baik di atas kertas, namun sulit diterapkan secara baik, merata dan tepat waktu. "Eksekusi peta jalan itu tergantung kualitas SDM yang terlibat dalam penerapannya," tegas Wafa.

Jurnalis senior Saur Hutabarat menilai masalah besar yang dihadapi dalam transformasi digital di tanah air adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Menteri Kominfo mengisyaratkan, Indonesia butuh 9 juta SDM yang digital friendly dalam 16 tahun. Itu artinya, jelas Saur, dalam satu tahun Indonesia membutuhkan 600 ribu SDM.

 

Langkah Presiden Jokowi mengintegrasikan Kemenristek ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Saur, mencerminkan langkah yang benar. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA