Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Jepang Larang PLTN Fukushima Kembali Dioperasikan

Kamis 15 Apr 2021 00:16 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Pada file foto 27 Februari 2021 ini, Samudera Pasifik melihat-lihat unit reaktor nuklir No. 3, kiri, dan 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di kota Okuma, prefektur Fukushima, timur laut Jepang.

Foto:
Regulator Jepang menemukan pelanggaran keamanan di PLTN Fukushima

Laporan media mengatakan keputusan pada Rabu (14/4) adalah pertama kalinya otoritas regulasi nuklir yang dibentuk setelah bencana Maret 2011, berlaku melarang sebuah badan untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tepco belum berkomentar tentang langkah tersebut, tetapi sahamnya turun hampir 4 persen dalam perdagangan sore di Tokyo. Perusahaan memiliki waktu hingga akhir September untuk menyerahkan laporan kepada regulator yang menguraikan perbaikan dalam cara menangani bahan nuklir.

Badan tersebut akan menilai perubahan sebelum kemungkinan menghapus urutan korektif, sebuah proses yang bisa memakan waktu setidaknya satu tahun.

Tepco mengatakan dapat menghemat 827 juta dolar AS dalam biaya bahan bakar setiap tahun dengan memulai kembali reaktor No 6 dan 7 Kashiwazaki-Kariwa yang vakum setidaknya sejak 2012. Ketika ketujuh reaktornya beroperasi, pembangkit tersebut dapat menghasilkan daya yang cukup untuk 16 juta rumah tangga.

Tepco menghadapi tagihan yang sangat besar untuk biaya penonaktifan dan klaim kompensasi oleh penduduk yang tinggal di dekat pabrik Fukushima Daiichi yang rusak. Keputusan regulator datang sehari setelah pemerintah mengumumkan bahwa Tepco akan melepaskan lebih dari 1 juta ton air yang terkontaminasi dari Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik.

Pengumuman Jepang itu memicu tanggapan marah dari nelayan lokal dan negara tetangga. Pada Rabu, presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menginstruksikan pejabat negaranya untuk mencari cara untuk merujuk langkah Jepang ke Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, termasuk mengajukan perintah pengadilan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA