Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

DPD Desak Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik

Rabu 14 Apr 2021 16:01 WIB

Red: Gita Amanda

  Ketua DPD RI bersama sejumlah Senator dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur.

Ketua DPD RI bersama sejumlah Senator dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur.

Foto: DPD
Pencabutan subsidi listrik menghemat belanja negara sebesar Rp 22,12 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian serius terhadap pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan. LaNyalla berharap pemerintah menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.

Pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan, menghemat belanja negara sebesar Rp 22,12 triliun. Sebagai gantinya, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.

Perumusan skema baru subsidi ini yang turut dikawal LaNyalla. "Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi," tutur Senator asal Jawa Timur itu, Rabu (14/4), seperti dalam siaran pers.

Menurutnya, jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat. "Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan," jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur menambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah. "Namun, tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu di data secara terperinci, dan diantaranya masih ada yang memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan," jelasnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA