REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) DPP Organda memberikan catatan khusus kepada pemerintah. Lahir tujuh rekomendasi Munas yang ditujukan untuk pemerintah.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/4), tujuh rekomendasi munas itu adalah:
· Munas Organda menghimbau kepada satgas Covid-19 dan Kemenkes segera memperbaiki data testing dan tracing covid 19 secepatnya agar dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah, khususnya untuk normalisasi industri transportasi nasional sebagai realisasi aksi pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
· Munas DPP Organda meminta kepada pemerintah menghilangkan dualisme kebijakan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar pelaku usaha jasa tranportasi mendapat kepastian berusaha (seperti kebijakan mudik).
· Munas DPP Organda menghimbau pemerintah agar memberikan paket penunjang perpanjang nafas untuk pelaku transportasi umum jalan melalui bentuk tunjangan dan tidak diskriminatif. Dipastikan tunjangan tersebut untuk angkutan umum jalan berplat kuning.
· Disamping melakukan protokol kesehatan pada angkutan umum, Munas DPP Organda mendorong pemerintah agar memberi bantuan tunai berupa masker dan sembako kepada pengemudi sebagai tenaga kerja yang paling rentan terdampak.
· Munas DPP Organda menghimbau, segera difasilitasi pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Kemenko Perekonomian dan OJK. Terkait dengan pembebasan PKB dalam setahun, termasuk penyesuaian tarif tol untuk angkutan umum.
· Munas DPP Organda meminta bahwa larangan mudik harus ditinjau lebih lanjut, tidak digeneralisasikan agar pemerintah daerah diberikan wewenang membuat kebijakan sesuai zona dan prokes yang ketat.
· Khusus angkutan barang Munas DPP Organda mendukung zero ODOL dan meminta kepada pemerintah untuk normalisasi hingga 2023.
Munas yang digelar di Jakarta selama tiga hari ini juga memutuskan untuk memilih kembali Adrianto Djokosoetono sebagai Ketua Umum periode 2021-2026. Dalam sambutannya, Adrianto mengatakan sebagai roda perekonomin, transportasi darat merupakan sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari moda yang lain.
"DPP Organda memiliki tanggung jawab besar dari sisi keselamatan yang sudah kita bahas dan rencanakan bersama, apalagi di masa pandemi seperti saat ini," ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, unsur keselamatan kepada semua pengguna dan penyelenggara angkutan jalan menjadi harga mati. Sementara bagi para penyelenggara angkutan umum di jalan yang belum menjadi anggota Organda segera dapat bersinergi demi angkutan jalan yang sehat, efesien dan berkeselamatan.
Lebih lanjut Andrianto berharap dalam periode kali ini khusus angkutan barang dapat berjalan sebagaimana mustinya. Dikarenakan pada periode sebelumnya kurang mendapat perhatian. "Momentum ini saatnya kita satukan dan samakan lagi bersama. Sekali lagi terima kasih atas support dan kerja keras selama lima tahun terakhir, kepada pengurus DPP, DPD, DPC dan DPU baik angkutan penumpang dan angkutan barang," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
