Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Dishub Sumbar Berencana Sekat Perbatasan Cegah Arus Mudik

Rabu 14 Apr 2021 11:12 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Yudha Manggala P Putra

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Foto: Antara/Arif Firmansyah
Dishub Sumbar masih menunggu keputusan dari Gubernur dan Forkopimda.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan Dinas Perhubungan Sumatra Barat (Sumbar) Era Oktaviady mengatakan pihaknya sedang mengusulkan  pengetatan bagi para pemudik dari luar daerah. Kebijakan itu menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat yang menerapkan larangan mudik. Yakni mulai 6-17 Mei 2021.

"Semua angkutan penumpang umum pada 6-17 Mei sama sekali tidak boleh, termasuk angkutan perseorangan, juga roda dua, tidak ada pengecualian pada hari itu," kata Era, Rabu (14/3).

Penyekatan tersebut untuk mencegah pergerakan orang melalui pintu masuk Sumbar dari provinsi lain. Pihaknya merencanakan penyekatan pada kawasan perbatasan antara Sumbar-Riau, Sumbar-Sumatra Utara, dan Sumbar-Jambi.

Meski demikian, ada yang dikecualikan seperti angkutan barang. Kemudian, ibu hamil sedang dalam keadaan darurat mau melahirkan. Kalau ibu hamil boleh didampingi oleh dua orang. Kalau ibu hamil melakukan pemeriksaan ke rumah sakit didampingi satu pendamping.

Era menyebut  dalam melaksanakan kebijakan larangan mudik, Dishub Sumbar akan bekerja sama dengan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan instansi pemerintah daerah lainnya.

Namun rencana usulan Dishub Sumbar ini masih menunggu keputusan dari Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Semua rencana itu baru usulan dari Dishub Sumbar yang akan disampaikan kepada Gubernur. Pelaksanaanya tergantung nantinya bagaimana keputusan Forkopimda dan Gubernur Sumbar," ujar Era.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA