REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan PM Libya Abdul Hamid Dbeibeh baru saja bertemu di Ankara, Turki. Keduanya membahas berbagai masalah kawasan dan memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan militer.
"Melindungi kedaulatan Libya, integritas wilayah, persatuan politik, dan kesejahteraan rakyat Libya adalah di antara tujuan utama Turki, "kata presiden Turki pada Senin setelah bertemu dengan perdana menteri Pemerintah Persatuan Nasional Libya.
Presiden Recep Tayyip Erdogan menerima kunjungan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibeh di Ankara untuk bertemu tatap muka sebelum keduanya menghadiri rapat Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi Turki-Libya.
Pada konferensi pers setelah pertemuan itu, Erdogan mengatakan bahwa dukungan Turki untuk Libya membantu mencegah jatuhnya ibu kota Tripoli ke tangan pemberontak serta mencegah lebih banyak pembantaian dan membantu membangun kesepakatan gencatan senjata.
"Mereka yang berpihak pada pemberontak dan kudeta di Libya telah merampas legitimasi, hak, dan keadilann serta mendukung pembantaian itu," kata Erdogan, merujuk pada konflik baru-baru ini di negara itu.
Erdogan mengatakan Turki akan terus memberikan semua dukungan kepada Pemerintah Persatuan Nasional Libya, seperti yang diberikan kepada pemerintah yang sah sebelumnya.
"Langkah-langkah telah diambil untuk mempercepat pengembalian [keberadaan] sektor swasta Turki di Libya," kata Presiden Erdogan.
Dia juga menambahkan bahwa Turki juga akan mengirimkan 150.000 dosis vaksin Covid-19 ke Libya pada Selasa. Kesepakatan Turki-Libya tentang pakta maritim yang ditandatangani pada November 2019 lalu membantu mengamankan kepentingan nasional kedua negara.
Erdogan mendesak komunitas internasional untuk memberikan dukungan tulus kepada Libya yang akan mengadakan pemilu pada 24 Desember ini, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pernyataan bersama setelah pertemuan kedua delegasi
Pernyataan bersama Turki-Libya yang dirilis setelah pertemuan bilateral menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan, kemerdekaan, integritas kawasan, dan persatuan politik di Libya.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa satu-satunya struktur kepemimpinan yang sah di Libya adalah Dewan Presiden dan Pemerintah Persatuan Nasional yang dipilih melalui pemilihan.
Pernyataan itu juga menyatakan tekad terkoordinasi Libya untuk melakukan proses politik menuju pemilihan pada 24 Desember tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
