REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) upayakan penanganan darurat bencana di Jawa Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 SR terjadi di laut sekitar 90 kilometer barat daya dari Kabupaten Malang, Sabtu (10/4).
“Upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personel di balai-balai Kementerian PUPR yang berada di Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penanganan di lapangan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (13/4).
Basuki mengatakan, dalam masa tanggap darurat paling penting yakni ketersediaan prasarana dan sarana air bersih. Begitu juga dengan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.
“Kami sangat fokus dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian,” jelas Basuki.
Basuki memastikan, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah berkoordinasi dengan Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kota/Kabupaten terdampak dan pemerintah darrah. Hal tersebut dilakukan untuk penyediaan logistik dan penyediaan pos pengungsian bagi masyarakat terdampak.
“Saat ini telah dimobilisasi satu unit mobil tangki air (MTA) berkapasitas dua ribu liter, lima unit Hidran Umum (HU) kapasitas seribu liter, dan lima unit HU kapasitas dua ribu liter,” jelas Basuki.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim M Reva Sastrodiningrat mengatakan terdapat kebutuhan sarana dan prasarana yang harus segera disalurkan. Kebutuhan tersebut berupa luma unit HU kapasitas seribu liter dan lima unit HU kapasitas dia ribu liter serta tenda darurat ukuran 4x6 meter sebanyak dua unit.
"Rencana distribusi sarpras sementara disalurkan di Kabupaten Malang tepatnya di Kecamatan Ampelgading sebanyak dua unit Hidran Umum dan Kecamatan Dampit 2 unit Hidran Umum," ungkap Reva.
Langkah tanggap darurat juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jawa Timur-Bali dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) IV dengan menyisir wilayah kabupaten dan kota sebagai upaya inventarisasi dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi.
Hasil pemeriksaan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan tidak terdapat kerusakan pada ruas jalan nasional seperti ruas Turen – Kepanjen - Blitar – Tulungagung. Sementara Sendang Biru - Balekambang (JLS – Non Status) – Kedungsalam - Batas Blitar/Malang - Simpang 5 Purwodadi dilaporkan tidak terdapat kerusakan dan arus lalu lintas lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
