Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Menteri BUMN-Kepala BPH Migas Resmikan Pertashop Pesantren

Ahad 11 Apr 2021 20:11 WIB

Red: Gita Amanda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Anggota Wantimpres, Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Ahad (11/4).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Anggota Wantimpres, Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Ahad (11/4).

Foto: BPH Migas
Pertashop jadi salah satu upaya BPH Migas menjamin ketersediaan distribusi BBM

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa Dirut Pertamina, Nicke Widyawati Anggota Wantimpres, Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya meresmikan Pertashop milik Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qur’an di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Ahad (11/4).

Pada Kesempatan tersebut Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurllah Asa mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan, distribusi, dan kelancaran bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertashop, tambahnya, menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. Oleh karena itu BPH Migas meminta Pertamina dan badan usaha lainnya untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini.

Lebih Lanjut Ifan, sapaan M Fanshurullah asa mengungkapkan, Kehadiran Pertashop di Ponpes selain untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM juga dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi dan peluang usaha sehingga akan membuka lapangan kerja dan pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi umat.

"Sebagai info, kami sampaikan total pesantren yang ada di Indonesia ada 27.722 pesantren. Ini potensi umat, potensi rakyat untuk kebangsaan kita, membuat ekonomi kerakyatan, apalagi Bapak Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah," katanya dalam siaran pers, Ahad.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan bersinergi dengan Pertamina, pemerintah daerah, dan pesantren untuk mewujudkan SPBU mini seperti Pertashop di kompleks Ponpes Nurul Quran tersebut.

photo
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menyatakan Pertashop menjadi salah satu upaya BPH Migas untuk menjamin ketersediaan dan distribusi BBM untuk wilayah yang belum terjangkau atau jauh dari SPBU. - (BPH Migas)

Kehadiran BPH Migas bersama Wantimpres, Menteri BUMN yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah berserta Sekjendnya dan juga Direktur Utama PT Pertamina merupakan wujud nyata komitmen bersama keumatan, kerakyatan dan kebangsaan yang dipimpin Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Menurutnya dengan jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data BPS sebanyak 27.772 dan jumlah santri 4,1 juta merupakan potensi untuk membangkitkan ekonomi umat.

Lebih lanjut Ifan mengungkapkan jumlah Desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.900 desa ini, merupakan potensi untuk dilakukan pembangunan Pertashop yang terintegrasi, bukan hanya BBM, tetapi sembako, LPG non subsidi. Tugas BPH Migas mewakili Pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Berdasarkan data BPH Migas jumlah BBM subsidi dan penugasan (premium) hampir 26 juta kilo liter per tahun.

"Apabila Pertashop bisa dibangun di pesantren-pesantren maupun desa-desa , maka bisa membantu negara mengurangi subsidi, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi kerakyatan," ungkap Ifan. Setelah ini BPH Migas akan menindak lanjuti koordinasi dengan Ketum MES untuk percepatan perwujudan itu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta semua BUMN untuk tidak menjadi menara gading serta harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun setelah pandemi, dua isu yang harus ditekankan, (yaitu) pemerataan ekonomi di mana tidak mungkin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat peresmian Pertashop di Desa Surusunda, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu.

Menurut dia, isu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja karena dengan adanya pandemi juga banyak warga yang kehilangan lapangan kerja."Karena itu, kami pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, lalu juga ada BPH Migas, dan juga pemerintah daerah, kita coba sinergikan dua program ini, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," katanya.

Erick mengakui pihaknya meminta semua BUMN tidak bisa menjadi menara gading karena mereka harus berpartisipasi dalam pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja."Salah satu yang saya rasa luar biasa, terima kasih kepada Bu Nicke (Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, red.) yang memang secara bersama-sama kita ingin mentransformasi BUMN ini supaya dekat dengan rakyatnya. Salah satu programnya yang juga didukung oleh BPH Migas, yaitu Pertashop," katanya.

Erick mengaku telah melihat Pertashop, yakni hari ini di Desa Surusunda, dan sebelumnya di tempat lain.Menurut dia, kehadiran Pertashop tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama."Apakah pihak dari pesantren ataupun pengusaha daerah. Kenapa menguntungkan? Karena Pertamina sudah mempunyai kekuatan suplai dan hulunya. Ini yang bisa membuat pesantren dan pengusaha daerah bisa mendapatkan untung, dan bisa berkompetisi secara terbuka," kata Erick yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah.

Erick mengatakan dari program 10 ribu Pertashop yang direncanakan Pertamina pada tahun 2021, pihaknya mencoba mengalokasikan 1.000 Pertashop untuk pesantren.Menurut dia, hal itu dilakukan supaya pesantren bisa mandiri, ekonomi umat bisa kuat, dan fondasi kebangsaan warga negara Indonesia bisa berkelanjutan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA