REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memandang perseteruan di internal Partai Demokrat belum selesai meskipun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menolak hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko. Ia mengatakan berlarut-larutnya persoalan internal berimbas pada upaya konsolidasi Partai Demokrat menuju 2024.
"Saya kira konsolidasi internal mempersiapkan jalan panjang menuju 2024 dalam banyak hal pasti terganggu. Jangankan bicara bagaimana mencari dukungan yang lebih luas, ini persoalan internal cakar-cakaran belum selesai," kata Adi dalam diskusi daring, Ahad (11/4).
Adi menilai, bagi kubu KLB, selama masih ada upaya hukum yang ditempuh, maka kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak berhak mengklaim bahwa dirinya Partai Demokrat yang sah, setidaknya sampai Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan inkrah. Sementara itu untuk menuju putusan inkrah, Adi melihat masih ada empat tahapan lagi yang harus dilalui yang diprediksi memakan waktu dua tahun.
"Di PTUN itu kan ada dua hal, ada pengadilan tingkat I, ada pengadilan tingkat II, nanti di kasasi juga ada putusan sela, ada empat hal yang harus dilalui," terangnya.
Namun, dampak positifnya, baik AHY maupun Moeldoko, secara popularitas akan diuntungkan dari persoalan ini. Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan menanjaknya elektabilitas AHY dan Moeldoko di sejumlah survei.
"Kalau menyebut Demokrat, pasti yang muncul ada AHY ada Moeldoko, bukan yang lain. Jadi ini bonus dalam tanda kutip popularitas yang dimiliki dua kubu, semakin sering diperbincangkan semakin sering di-quote semakin banyak dimention di berbagai media, sering pula tokoh-tokoh yang terjebak dalam konflik ini secara perlahan mulai dikenal oleh publik," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
