REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa paling parah di Kabupaten Malang. Wilayah-wilayah yang dikunjungi antara lain Turen, Dampit, dan Ampelgading.
Sebelum meninjau, Khofifah sempat menghubungi Bupati Malang mengenai posko bencana. Poin ditanyakan karena posko termasuk sentral komunikasi yang penting untuk seluruh lini. Khofifah juga telah memastikan ada atau tidaknya tempat pengungsian.
Menurut Khofifah, tempat pengungsian untuk korban terdampak gempa dan banjir itu berbeda. Korban gempa memiliki trauma psikologis karena khawatir akan ada gempa susulan.
"Seolah-olah kita dalam keadaan ini kondisinya sedang landai, stabil, tapi //kok// berasa badan ini agak oleng misalnya," kata Khofifah saat meninjau MAN 2 Kabupaten Malang, Ahad (11/4).
Mengingat adanya trauma psikologis, korban gempa lebih membutuhkan lokasi yang lebih luas dan longgar. Ketika terdapat gempa susulan misalnya, mereka tidak khawatir untuk menemukan jalan keluar. Sebab itu, balai desa menjadi pilihan strategis untuk tempat pengungsian.
Khofifah juga sudah meminta pemerintah setempat menyediakan dapur umum. Sarana ini termasuk SOP yang harus dipenuhi di setiap bencana alam. Kemudian juga sudah menekankan proses evakuasi agar berlangsung baik.
"Kita sudah melihat TNI dan Polri turun, relawan juga turun. Ini artinya adalah proses evakuasi itu akan menjadi prioritas di saat tanggap darurat seperti sekarang. Penyelamatan warga itu harus diprioritaskan," ucap perempuan berhijab ini.
Selain itu, saat ini juga masih berlangsung proses inventarisasi, identifikasi dan pendataan rumah warga yang rusak. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan rumah maupun fasilitas umum di Malang. Menurut Khofifah, masalah ini sudah dikoordinasikan dengan beberapa elemen termasuk dengan TNI dan Polri serta pimpinan daerah terdampak gempa.
Mengingat waktu Ramadhan akan tiba, Khofifah juga sudah berpesan ada perbaikan pada tempat ibadah yang mengalami rusak ringan. Sejumlah tim di TNI sudah diturunkan untuk melakukan hal tersebut. Namun sebelum melakukan perbaikan, mereka harus melihat terlebih dahulu tingkat kerusakannya.
Selanjutnya, Pemprov Jatim juga telah meminta pemerintah kabupaten untuk memprioritaskan masalah pendidikan dan kesehatan. "Jadi tiga layanan dasar ini memang harus mendapatkan prioritas. Kalau ini saya rasa membutuhkan waktu untuk identifikasi konstruksi dan seterusnya," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
