Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

KSPI Minta Pembayaran Penuh untuk THR 2021

Ahad 11 Apr 2021 12:46 WIB

Red: Ratna Puspita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (tengah)

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan kerugian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan kerugian. 

"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar THR," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dipantau dari Jakarta, Ahad (11/4).

Baca Juga

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit.

Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir. "Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," tegas Said.

Untuk menolak kebijakan THR dicicil tersebut, bersama dengan berbagai isu lain seperti UU Cipta Kerja, Said mengatakan buruh akan melakukan aksi lapangan dan virtual pada Senin (12/4). Aksi ini melibatkan ribuan pekerja di 1.000 pabrik di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada Senin (5/4), Menaker Ida mengatakan skema THR 2021 masih dalam pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional. "Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida juga memastikan bahwa THR adalah kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA