REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada tiga hal yang bisa dijadikan patokan untuk membaca arah kebijakan Amerika Serikat (AS). Hal ini disampaikan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York, Arifi Saiman saat Webinar Internasional bertema "Membaca Arah Kebijakan Presiden Joe Biden Terkait Muslim dan Dunia Muslim" yang diselenggarakan Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jumat malam (9/4).
"Sebetulnya kalau kita ingin memahami kebijakan pemerintahan AS, bisa berpatokan pada tiga hal," kata Arifi.
Pertama, bisa memahami dari platform partai. Karena setiap calon presiden AS dan presiden AS terpilih selalu akan mengeluarkan kebijakan sesuai platform partainya.
Kedua, melihat dari janji-janji kampanye calon presiden AS pada saat pemilihan presiden. Lihat janji kampanye saat pemilihan presiden pada masa Donald Trump menang dan pada masa Joe Biden menang pada November tahun lalu.
"Yang ketiga, ini juga turut menentukan karena ini menyangkut bisa tidaknya kebijakan yang strategis itu dilaksanakan dengan baik dengan kongres, yaitu komposisi masing-masing partai yang ada di kongres, baik itu yang ada di House of Representatives maupun yang ada di senat," ujarnya.
Arifi mengatakan, sebetulnya cukup mudah untuk bisa memahami percaturan politik AS, baik itu menyangkut kebijakan internasional maupun kebijakan domestik. Ia juga mengatakan, pada 20 April nanti, Biden genap 100 hari pemerintahannya.
Kalau bicara tentang pemerintahan Joe Biden dan Kamala Harris, memang harus bisa memperhatikan platform partai yang mengusung Biden dan Harris yang sekarang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden AS.
"Sebagai bagian dari unsur dalam perpolitikan AS, platform partai sangat penting, baik itu Republik maupun Demokrat, masing-masing memiliki platform partai ini yang membedakan AS dan Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, di Indonesia kalau boleh bicara jujur, hampir semua partai termasuk partai Islam, nasionalis atau nasionalis-agamis itu sebetulnya memiliki platform yang tidak berbeda satu sama lain. Namun di AS berbeda. Demokrat memiliki platform partainya dan Republik memiliki platform partainya.
"Sebagaimana yang kita ketahui, Demokrat lebih pro kepada minoritas, minoritas yang menyangkut komunitas agama, tentu ini terkait dengan agama Islam di AS," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
