Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Survei: Menkumham Menteri Berkinerja Paling tak Memuaskan

Sabtu 10 Apr 2021 13:15 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Survei IPO menunjukkan Menkumham menjadi menteri dengan kinerja paling tak memuaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri dengan kinerja paling tidak memuaskan. Menyusul di bawahnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

"Yasonna Laoly ini 50 persen dianggap tidak memuaskan, Ida Fauziah 45 persen," ungkap Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi daring yang digelar Polemik MNC Trijaya dengan tajuk "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4).

Baca Juga

Kemudian, di bawah Yasonna dan Ida ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dengan perolehan 40 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan 33 persen, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dengan perolehan 31 persen.

Dedi menerangkan, IPO juga menanyakan kepada para respondennya menteri mana saja yang diharapkan untuk diganti. Dari hasil survei menunjukkan, dari bidang ekonomi, nama menteri yang paling diharapkan diganti adalah Ida Fauziah dengan perolehan 46 persen, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki 28 persen, dan SYL 27 persen.

Kemudian, dalam bidang maritim dan investasi, ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan perolehan 30 persen, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 23 persen. Sementara, dalam bidang politik dan keamanan ada nama Yasonna dengan 54 persen responden berharap dia diganti.

"Yasonna 54 persen, Tjahjo 34 persen, Jhonny G Plate 29 persen. Di bidang PMK, Zainudin Amali 41 persen, I Gusti Ayu Bintang Darmawati 15 persen, dan Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT) 12 persen," ujarnya.

Menurut Dedi, survei tersebut dilaksanakan terhadap 1.200 responden di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun, yakni pada Maret 2020 hingga April 2021.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA