Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Giliran Masjid Gyanvapi Uttar Paradesh yang Dipersoalkan

Jumat 09 Apr 2021 23:45 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam   / Red: Nashih Nashrullah

Masjid Gyanvapi Uttar Paradesh dipersolakan pengadilan India. Bendera India (Ilustrasi).

Masjid Gyanvapi Uttar Paradesh dipersolakan pengadilan India. Bendera India (Ilustrasi).

Foto: IST
Masjid Gyanvapi Uttar Paradesh dipersolakan pengadilan India

REPUBLIKA.CO.ID, NEWDELHI— Pengadilan di negara bagian Uttar Pradesh, India, telah mengeluarkan perintah penyelidikan terkait sengketa masjid berusia berabad-abad dan sebuah kuil yang terletak di sebelahnya. Sebuah kasus yang mengingatkan pada perselisihan serupa dan berdarah di kota lain yang selesai pada 2019. 

Dilansir dari Aljazeera, pengadilan di kota Varanasi pada Kamis (8/9) mengarahkan Survei Arkeologi India (ASI) untuk mencari tahu apakah Masjid Gyanvapi yang berusia berabad-abad mengalami perubahan atau penambahan atau ada struktur yang tumpang tindih. Mereka menyelidiki adanya kemungkinan masjid tersebut berdiri di wilayah Kuil Kashi Vishwanath dulunya. 

Baca Juga

Keputusan pengadilan ini mengikuti petisi yang diajukan kelompok Hindu sayap kanan. Mereka mengklaim bahwa Kaisar Mughal Aurangzeb menghancurkan sebagian kuil untuk membangun masjid pada abad ke-17.

Pengadilan memerintahkan komite beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua umat Hindu, dua Muslim dan seorang ahli arkeologi. Mereka bertugas untuk mengawasi survei fisik komprehensif dan menetapkan 31 Mei sebagai tanggal sidang berikutnya.  

Varanasi adalah daerah yang dikuasai Perdana Menteri Narendra Modi dari nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP). Partai ini menjadi terkenal sebagai kekuatan politik pada 1980-an melalui gerakan untuk membangun kuil Ram di Ayodhya.  

Pada 1992, massa menghancurkan Masjid Babri, yang menurut kelompok Hindu dibangun oleh seorang jenderal Babur, pendiri dinasti Mughal di anak benua India. Penghancuran masjid memicu kerusuhan agama yang mematikan di seluruh India, menewaskan lebih dari dua ribu orang, dan menurut sejarawan, secara permanen merusak tatanan sosial India.

Pada November 2019, atas perintah Mahkamah Agung India yang kontroversial, menyerahkan situs yang disengketakan di Ayodhya kepada penggugat Hindu dan mengizinkan pembangunan kuil Ram di bawah pengawasan pemerintah. Pengadilan tinggi memberikan putusan meskipun ada putusan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa masjid tersebut dibangun setelah menghancurkan sebuah kuil Ram.

Pada Agustus tahun lalu, ketika pandemi Covid-19 melanda di seluruh India, Modi terbang ke Ayodhya bersama delegasi politisi senior BJP dan melakukan upacara peletakan batu pertama untuk kuil bar. Kuil ini rencananya akan diresmikan sebelum pemilihan nasional 2024.

Di Varanasi juga, pemerintah Modi mengawasi pembangunan proyek besar untuk memamerkan Kuil Vishwanath, yang menyebabkan pembongkaran kuil-kuil kecil berusia berabad-abad dan bangunan lain di bagian tertua kota.

Seperti Ayodhya, sengketa di Varanasi juga sudah berlangsung puluhan tahun dan pertama kali sampai ke pengadilan pada 1991, ketika para pendeta Hindu meminta izin untuk beribadah di kawasan Masjid Gyanvapi.

Sengketa tersebut memaksa pemerintah federal untuk mengesahkan Undang-Undang Tempat Ibadah (Ketentuan Khusus), 1991 yang mencegah konflik sengketa agama yang mirip dengan masalah Masjid Babri-Kuil Ram.  

Undang-undang melarang perubahan semua tempat keagamaan seperti yang ada pada 15 Agustus 1947. Perintah pengadilan pada hari Kamis tersebut dinilai banyak pihak melanggar undang-undang tersebut. Sebuah langkah kontroversial, Mahkamah Agung bulan lalu setuju untuk meninjau ulang.

"Kami juga ingin statusnya tetap sama tetapi kami ingin pengadilan memutuskan apakah itu masjid atau kuil," kata Vijay Shankar Rastogi, pengacara yang mengajukan petisi untuk partai-partai Hindu dalam masalah Varanasi, kepada Aljazeera.

Sengketa masjid-kuil telah menjadi pusat politik supremasi Hindu di India.  Kelompok Hindu sayap kanan seperti Vishwa Hindu Parishad (VHP) telah lama menuntut "pembebasan" kuil di seluruh negeri.

“Perintah pengadilan membuka jalan bagi kebenaran terungkap dan semua orang harus menyambutnya.  Bahkan jika perintah ini datang setelah 30 tahun, setidaknya itu menunjukkan jalan untuk pembebasan kuil, ”kata juru bicara VHP Vinod Bansal. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA