Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Wakil Ketua DPR Dukung Pemekaran Provinsi Papua

Jumat 09 Apr 2021 19:49 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Foto: istimewa
Azis menyambut baik rencana pemekaran provinsi di wilayah Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyambut baik rencana pemekaran provinsi di wilayah Papua. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan percepatan pembangunan di sana.

"Saya menyambut baik wacana pemekaran di Papua sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua dapat dinikmati secara keseluruhan," ujar Azis lewat keterangan tertulisnya, Jumat (9/4).

Baca Juga

Pemekaran, kata Azis, harus dilakukan secara komprehensif dan memenuhi persyaratan yang telah diatur. Seperti yang telah ditentukan mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom.

Azis mengatakan, perekonomian tak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Namun harus menyentuh seluruh wilayah di Papua. "Desentralisasi dapat mewujudkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi," katanya.

Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih, Yops Itlay menegaskan bahwa masyarakat Papua tak pernah mengusulkan adanya pemekaran wilayah. Menurutnya, usulan tersebut hanya permintaan sejumlah elite saja.

"Yang minta pemekaran itu siapa? Tidak pernah ada aspirasi permintaan pemekaran muncul selama ini, baik dari masyarakat maupun mahasiswa," ujar Yops kepada Republika.co.id, Jumat (9/4).

Menurutnya, para elite tersebut akan tetap memaksakan terealisasinya pemekaran wilayah di Papua. Rencana tersebut disebutnya bukan untuk kepentingan masyarakat Papua, melainkan hanya demi kekuasaan semata.

"Hari ini rakyat Papua telah menolak upaya pemerintah untuk memekarkan beberapa daerah, tetapi pemerintah pusat memaksakan kehendak dan ini terkesan kebijakan sepihak yang diambil oleh pemerintah pusat," ujar Yops.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA