REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menuturkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendukung langkah pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran 2021. Bagi dia, keputusan tersebut merupakan langkah tepat guna meminimalisasi penyebaran virus corona.
"Terkait larangan mudik, kita satu frekuensi dengan pusat. Dulu saat mudik libur natal, tahun baru, kasus corona naik," kata Kang Emil, sapaan akrabnya, saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat di Pendopo Kabupaten Garut, Jabar, Jumat (9/4).
Kang Emil menuturkan jika berkaca pada pengalaman sebelumnya dampak dari libur panjang Hari Natal Tahun 2020 dan Perayaan Tahun Baru 2021 mengakibatkan kenaikan kasus. Karena itu, Kang Emil berharap, hal tersebut tidak terulang sehingga mudik harus dilarang. Terlebih saat ini kasus penyebaran Covid-19 menurun.
Sehingga, jika aktivitas masyarakat dikendalikan maka diharapkan mempercepat pemulihan di berbagai bidang kehidupan. "Alhamdulillah sekarang lagi bagus, kasus lagi turun. Mudik sepakat tahan dulu, sehingga bisa mengendalikan penyebaran," katanya.
Ketika disinggung tentang dampak kebijakan larangan mudik terhadap ekonomi khususnya di desa, Kang Emil tidak memungkiri hal tersebut. "Untuk keuntungan nanti kita rasakan, ketika virus korona benar-benar hilang. Sekarang ada pengorbanan dulu," katanya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menyatakan, kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran 2021 telah dipikirkan secara matang, termasuk tentang dampak terhadap sektor ekonominya. "Jadi kami sangat mendukung Pak Gubernur Jabar. Walaupun secara jangka pendek ada dampak negatif," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jabar, Herawanto.
Dia mengatakan, setiap kebijakan ataupun keputusan pemerintah selalu memiliki dampak alternatif. "Jika mudik dilarang dampaknya seperti apa, kalau diizinkan seperti apa," ujar Herawanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
