REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bulan lalu, Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) dan PerpalZ TV membuat sebuah konten YouTube Sumatera Roadshow 2021. Program ini dilakukan demi dapat mendorong pertumbuhan industri transportasi darat terutama bus.
Selain mengupas soal keunggulan perjalanan darat menggunakan bus serta potensi wisata di Sumatera, program ini juga mencoba mengurai sejumlah persoalan yang menyelimuti para perusahaan otobus (PO) di Sumatra.
Ketua Umum IPOMI, Kurnia Lesani Adnan (Sani) mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi PO di Sumatra adalah soal minimnya penegakan hukum. "Terdapat sejumlah pelanggaran terkait industri transportasi darat yang belum ditindak sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PO," kata Sani dalam keterangan pers kepada Republika.co.id pada Kamis (8/4).
Menurutnya, dalam masa pandemi, kerap terdapat razia dalam transportasi umum demi menekan mobilitas masyarakat. Tapi, razia itu tidak dilakukan untuk kendaraan pribadi dengan plat hitam.
Hasilnya, masyarakat seakan memperoleh celah untuk tetap melakukan mobilitas. Karena, celah ini dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan jasa transportasi menggunakan mobil plat hitam.
Menurut dia, minimnya law enforcement ini tak sejalan dengan upaya dalam menghadapi pandemi. "Kondisi seperti ini tentu mengancam kelangsungan bisnis angkutan bus," kata pria yang juga merupakan founder dan host PerpalZ TV tersebut.
Dia pun berharap agar pemerintah dapat melakukan penegakan hukum bagi travel yang menggunakan mobil MPV tersebut. Karena, lanjut dia, pengusaha PO butuh keadilan dalam berbisnis.
Selain soal law enforcement, program ini juga mengungkap sejumlah persoalan lain berupa infrastruktur jalan yang rusak. Sejumlah ruas jalan yang rusak diantaranya adalah jalan nasional Medan-Siantar-Parapat, padahal pariwisata di Parapat Sumatra Utara ini terbilangsangat bagus,
"Begitu juga jalan dari Bangko Jambi ke Padang. Jalan rusak juga terjadi di jalan tol yang baru berumur satu tahun. Jalan yang terbuat dari beton itu terlihat pecah dan patah, seperti di jalan tol di Mesuji perbatasan Lampung menuju Sumatera Selatan," ucapnya.
Melihat sejumlah persoalan itu, ia menilai bahwa sejumlah persoalan tersebut bisa diselesaikan apabila semua pemangku kepentingan duduk bersama. Diharapkan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan semua pihak terkait dapat segera menyelesaikan semua masalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
