REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan pemerintah berencana menambah jumlah pemesanan sebanyak 90 juta-100 juta vaksin Sinovac. Tambahan vaksin dari Sinovac guna mengantisipasi kebijakan embargo di beberapa negara produsen.

"Kami sudah melakukan antisipasi dengan cara menambah jumlah vaksin Sinovac. Karena sampai sekarang yang tidak pernah miss jadwal pengirimannya adalah yang dari China," ujar Menkes dalam rapat kerja bersama DPR, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (8/4).

Ia mengemukakan, semula Indonesia dijadwalkan mendapatkan vaksin sekitar 100 juta dosis pada 2021. Rinciannya 54 juta dosis vaksin dari GAVI dan 50 juta dari AstraZeneca. Namun jadwal itu bergeser seiring adanya kebijakan dari beberapa negara yang memproduksi vaksin.

"Yang dari Eropa dan dari India itu terbukti jadwalnya yang sudah didiskusikan kemudian bergeser karena berbagai macam masalah politik di negaranya masing-masing," ucapnya.

Informasi terakhir yang diterima dari AstraZeneca disampaikan rencananya sebanyak 50 juta dosis vaksin dilakukan pengiriman pada 2021, namun terjadi perubahan sehingga pihak AstraZeneca hanya bisa mengirim 20 juta vaksin di 2021. Sisanya 30 juta vaksin diundur ke 2022.

"Vaksin dari GAVI yang 54 juta itu memang gratis, tapi ketidakpastiannya tinggi sekali. Sedangkan yang AstraZeneca itu tidak ada perubahan harga, tapi mereka mengundurkan jadwalnya," ujarnya.

Budi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan program vaksinasi rampung pada 2021. "Jadi semua pengiriman vaksin yang di tahun 2022 tidak akan kami lakukan konfirmasi," ucapnya.

Terkait harga penambahan vaksin dari Sinovac itu, Budi menyampaikan, pihaknya belum mengetahui apakah ada perubahan harga atau tidak. "Masih dalam tahap diskusi awal, volume komitmennya juga mereka (Sinovac) belum memberikan komitmen," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika