Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Hakim dan Politisi Australia Bisa Dijerat UU Anti-Pelecehan

Kamis 08 Apr 2021 12:58 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

 Perdana Menteri Australia Scott Morrison

Perdana Menteri Australia Scott Morrison

Foto: EPA-EFE/LUKAS COCH
Australia menghapus pengecualian hakim dan politisi dalam UU Anti-Pelecehan

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA  -- Australia akan menghapus pengecualian bagi hakim dan politisi dari Undang-Undang Anti-Pelecehan Seksual. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, pelecehan seksual tidak bisa diterima dan menyangkut segala aspek, Kamis (8/4).

"Pelecehan seksual tidak bisa diterima," kata Morrison di ibu kota Canberra.

Morrison mengatakan akan mengadopsi semua 55 rekomendasi komisaris yang mencakup larangan menyeluruh atas diskriminasi gender di tempat kerja. Pelatihan wajib direktur perusahaan dan pelaporan oleh perusahaan yang terdaftar, serta peningkatan koordinasi antara badan-badan penanganan keluhan.

Baca Juga

"Ini tidak hanya tidak bermoral dan tercela dan bahkan kriminal, tetapi ... ini menyangkal warga Australia, terutama perempuan, bukan hanya keamanan pribadi mereka tetapi juga keamanan ekonomi mereka dengan tidak aman di tempat kerja," ujar Morrison.

Pegawai negeri seperti hakim dan politisi saat ini dibebaskan dari pengaduan tentang diskriminasi gender di tempat kerja, seperti halnya beberapa pemberi kerja relawan. Celah hukum itu berarti secara teknis mereka bukanlah pemberi kerja bagi pelapor kekerasan seksual.

Perubahan luas yang dirancang untuk memberdayakan pelapor dalam perselisihan terkait gender di tempat kerja, pemberi kerja akan diminta untuk mengambil pendekatan proaktif untuk menghentikan diskriminasi gender. Menurut Morrison, pelapor mendapatkan waktu yang lebih lama untuk mengajukan pengaduan mereka.

Awal tahun lalu, sebuah laporan oleh komisioner diskriminasi jenis kelamin Australia menyerukan perubahan luas pada undang-undang tempat kerja. Salah satunya adalah menghapus pengecualian bagi pemberi kerja sektor publik dan orang yang mempekerjakan sukarelawan.

Pemerintah Australia menghadapi tuduhan bahwa telah salah dalam menangani kasus dugaan pelecehan dan penyerangan seksual. Anggapan itu muncul setelah seorang mantan staf perempuan pemerintahan Morrison mengumumkan kepada publik pada Februari dengan tuduhan bahwa dia diperkosa di sebuah kantor kementerian pada 2019.

Penanganan Morrison atas masalah pelecehan seksual telah banyak dikritik dan jajak pendapat menunjukkan dukungan padanya pada tingkat terendah sejak sebelum pandemi. Protes di luar parlemen tentang diskriminasi dan kekerasan berbasis gender menarik puluhan ribu orang. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA