Wednesday, 6 Zulqaidah 1442 / 16 June 2021

Wednesday, 6 Zulqaidah 1442 / 16 June 2021

Pemerintah Diminta Serius Tangani Mitigasi Bencana

Rabu 07 Apr 2021 21:43 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Sebuah pohon mengering di lokasi terdampak banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, meminta pemerintah untuk serius dalam mengutamakan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Menurut dia, bencana di NTT Sebenarnya sudah masuk dalam peta bencana nasional BNPB, namun, implementasi kebijakan dinilainya hanya di atas kertas.

Sebuah pohon mengering di lokasi terdampak banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, meminta pemerintah untuk serius dalam mengutamakan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Menurut dia, bencana di NTT Sebenarnya sudah masuk dalam peta bencana nasional BNPB, namun, implementasi kebijakan dinilainya hanya di atas kertas.

Foto: ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA
Anggota DPR menilai peta bencana belum dijadikan arahan untuk mitigasi bencana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang, meminta pemerintah untuk serius dalam mengutamakan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Menurut dia, bencana di NTT Sebenarnya sudah masuk dalam peta bencana nasional BNPB, namun, implementasi kebijakan dinilainya hanya di atas kertas.

"Peta bencana belum sungguh-sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana," ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (7/3).

Tak hanya peta bencana, Indonesia kata dia juga sudah punya indeks risiko bencana. Namun demikian, hal tersebut ditegaskannya akan sia-sia dan bencana akan terus berulang menghasilkan korban jiwa.

“Karena tidak diikuti keseriusan dan kecepatan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dari pencegahan sampai penanggulangan. Padahal akan adanya bencana itu kan sudah bisa diprediksi sebelumnya,” kata Samsu.

Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia yang disusun BNPB dari 10 wilayah yang terkena musibah Topan Tropis Seroja, lanjut dia, hanya satu yang beresiko sedang, yakni Kabupaten Sumba Barat. Sehingga, sembilan wilayah lainnya yang masuk risiko bencana tingkat tinggi ia sebut seharusnya sudah menjadi prioritas kewaspadaan pemerintah daerah setempat.

“Mitigasi itu harus diperkuat, karena suatu bencana sebenarnya sudah bisa diprediksi walau tidak tahu kapan datangnya. Kita bisa melakukan persiapan mitigasinya. Kelemahan mendasar dari kita selalu pemerintah daerah yang lemah melakukan mitigasi,” ujar Samsu.

Samsu tak menampik jika saat ini fokus bersama memang menangani pandemi Covid-19. Namun demikian, bencana alam disebutnya akan terus ada dan selalu menjadi ancaman. “Peta bencana pada dasarnya sudah dibuka oleh BNPB. Tapi lagi-lagi (pemerintah) daerah tidak agresif melakukan komunikasi dengan BNPB dan BPBD karena mereka tidak menjadikan bencana sebagai prioritas daerah masing-masing.” ungkap dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA