Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Pemerintah Diminta Serius Lakukan Mitigasi Bencana

Rabu 07 Apr 2021 21:40 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Ilham Tirta

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang.

Foto: dpr
Indeks risiko bencana yang dimiliki PNPB harus dimaksimalkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR, Samsu Niang, meminta pemerintah serius memitigasi bencana dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Menurut dia, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebenarnya sudah masuk dalam peta bencana nasional BNPB, namun implementasi kebijakan dinilainya hanya di atas kertas.

"Peta bencana belum sungguh-sungguh dijadikan arahan untuk menyusun mitigasi bencana,’’ ujar dia dalam keterangan resminya, Rabu (7/3).

Tak hanya peta bencana, Indonesia juga dinilai sudah punya indeks risiko bencana. Namun demikian, hal tersebut akan sia-sia jika tidak ada upaya pencegahan yang akhirnya bencana terus berulang menghasilkan korban jiwa.

“Karena tidak diikuti keseriusan dan kecepatan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi dari pencegahan sampai penanggulangan. Padahal akan adanya bencana itu kan sudah bisa diprediksi sebelumnya,” kata Samsu.

Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia yang disusun BNPB, dari 10 wilayah yang terkena musibah Topan Tropis Seroja, hanya satu yang beresiko sedang, yakni Kabupaten Sumba Barat. Menurut dia, sembilan wilayah lainnya yang masuk risiko bencana tingkat tinggi seharusnya sudah menjadi prioritas kewaspadaan pemerintah daerah setempat.

“Mitigasi itu harus diperkuat, karena suatu bencana sebenarnya sudah bisa diprediksi walau tidak tahu kapan datangnya. Kita bisa melakukan persiapan mitigasinya. Kelemahan mendasar dari kita selalu pemerintah daerah yang lemah melakukan mitigasi,” ujar Samsu.

Samsu tak menampik jika saat ini fokus bersama pemerintah adalah menangani pandemi Covid-19. Namun demikian, bencana alam juga akan terus ada dan selalu menjadi ancaman.

“Peta bencana pada dasarnya sudah dibuka oleh BNPB. Tapi lagi-lagi (pemerintah) daerah tidak agresif melakukan komunikasi dengan BNPB dan BPBD karena mereka tidak menjadikan bencana sebagai prioritas daerah masing-masing.” ungkap dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA