REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah serius dalam melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya mengungkapkan, pemerintah akan melakukan pembatasan dan upaya lain untuk menekan mobilitas, baik untuk perjalanan darat, laut, atau kereta api.
Untuk perjalanan darat, Budi menyebutkan, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi. Pemerintah, kata dia, secara tegas akan melarang siapa pun yang berniat melakukan perjalanan mudik.
"Kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi. Sehingga, kami menyarankan agar Bapak-Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah," kata Budi dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Rabu (7/4).
Kementerian Perhubungan bersama Polri, kata Budi, tidak akan segan melakukan tindakan untuk kendaraan pribadi yang tetap nekat mudik. Namun, seperti apa sanksi yang akan diterapkan, pemerintah masih menggodoknya.
Untuk perjalanan laut, pemerintah akan memastikan izin pergerakan hanya akan diberikan pada sektor yang dikecualikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya. Artinya, mobilitas via laut pun dibatasi.
"Bagi daerah-daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik, seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa, dan di Jatim, saya mengimbau bahwa tidak melakukan mudik," kata Budi.
Sementara untuk perjalanan kereta api, pemerintah akan membatasi muatan dan hanya memberikan izin keberangkatan untuk kereta di zona aglomerasi. Misalnya, pergerakan di wilayah Jabodetabek di DKI Jakarta dan Jawa Barat, Gerbangkertasusila di Jawa Timur, dan Bandung di Jawa Barat.
"Di kereta api, kita akan melakukan pengurangan suplai dengan hanya memberikan kereta luar biasa dan secara khusus bagi aglomerasi yang terdapat suatu pergerakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
