REPUBLIKA.CO.ID, PONOROGO -- BPH Migas menggelar sosialisasi tugas dan fungsi, capaikan kinerja lembaganya serta penyuluhan regulasi hilir migas 2021 di Ponorogo, Jawa Timur. BPH Migas memiliki fungsi salah satunya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dalam sambutannya menyampaikan sesuai amanat UU nomor 22 Migas 2001 pasal 46 ayat 1 dan 2, BPH Migas memiliki fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Ini dilakukan dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.
"BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap BBM 1 Harga di 8.202 SPBU," ujar Sumihar. "Sementara untuk saat ini cadangan BBM Nasional baru ada cadangan operasional badan usaha."
Terkait gas bumi, Sumihar mengatakan tugas BPH Migas adalah melakukan lelang jaringan transmisi dan jaringan distribusi, toll fee, juga menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha kecil. “Baru saja ada musibah terbakarnya kilang Balongan, tapi sudah dinyatakan stok aman teratasi, itulah gunanya cadangan, meskipun baru operasional,” ujar Sumihar.
Soal pengawasan, lanjutnya, baru saja ada pencurian BBM di Tuban. BPH Migas sudah kirimkan petugas untuk mengecek langsung, tapi masih menunggu informasi sesungguhnya siapa pemilik kapal. "Jumlah 8.202 SPBU secara nasional sesungguhnya tidaklah mencukupi, maka dibuat Sub Penyalur dan Penyalur Mini untuk menjangkau daerah pedalaman. Juga ada Pertashop yang menjual Pertamax BBM nonsubsidi," ujarnya lagi menambahkan.
Protokol kesehatan tetap dijaga selama kegiatan berlangsung. Sumihar mengharapkan pandemi bisa segera berlalu. Sosialisasi ini salah satu sinergitas BPH Migas dengan DPR termasuk salah satunya dukungan DPR agar BPH Migas dipercaya mengelola anggaran sendiri. "Sebentar lagi BPH Migas juga akan melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM untuk puasa dan Lebaran," katanya.
"Selanjutnya BBM nonsubsidi, sumber PAD bagi daerah, tetapi ada data yang tidak tercover, sehingga Sekda perlu koordinasi dengan bidang perekonomian, agar PAD bisa tertarik," ujar Sumihar.
Hadir pula sebagai nara sumber dalam kegiatan ini anggota Komisi VII DPR Sartono SE MM yang diwakili tenaga ahli Suprayitno, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, SBM Pertamina MOR VI Kediri Angga Yudhiwinata Putra, dan Sekda Pemerintah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono.
Dalam sambutannya, Agus mengatakan angka Covid-19 di Ponorogo sudah menurun tingkat kerawananan. Dari pernah mencapai peringkat 1, kini sudah peringkat 11 dari 38 Kabupaten. "Karena itu kegiatan perekonomian dan untuk hajatan sudah diizinkan dengan 50 persen kehadiran, maksimal 150, kegiatan sosial budaya sudah diizinkan. Saat ini yang isolasi hanya tinggal 80 orang," ujarnya.
Saat ini perekonomian Ponorogo turun dari 5,3 persen menjadi 5,1 dan pengangguran meningkat. Ada kebijakan internal Ponorogo yaitu memprioritaskan produk lokal baik itu minuman. Selain itu mewajibkan ASN yang jumlahnya 9.000-an menggunakan beras produksi petani lokal, sebagai bentuk perlindungan petani lokal.
Agus juga memaparkan target 100 hari program bupati. Salah satunya menyulap jalan HOS Cokroaminoto, pahlawan asli Ponorogo, menjadi seperti Malioboro Yogyakarta. Anggaran pembangunannya 100 persen gotong royong warga masyarakat.
"Juga dalam 3,5 tahun, untuk wisata akan membangun monumen Reog di daerah Sampung dengan ketinggian 126 meter, di bawahnya untuk musium sejarah Reog, juga HOS Cokroaminoto," kata Agus.
Tenaga ahli anggota Komisi VII DPR Suprayitno, dalam paparannya menyampaikan, DPR sejak beberapa tahun lalu bersinergi baik dengan BPH Migas. Efek pandemi covid-19 secara makro membuat pertumbuhan ekonomi sangat menurun. "Ponorogo masyarakatnya konsumtif namun demikian karena Covid-19 pertumbuhan ekonomi Ponorogo juga menurun," katanya.
Menurut Suprayitno, masalah Ponorogo, terkait Pertamina, yang dirasakan saat ini sering terjadi adalah kelangkaan LPG. Selain itu, ada program Pertades oleh perusahaan Mutiara Energi yang sejauh mana legalitasnya agar dijelaskan BPH Migas.
Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro turut bersyukur Covid-19 di Ponorogo menurun sehingga ini bisa terselenggara. Ia menyebutkan tugas BPH Migas adalah tiga bidang BBM yakni ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional yang saat ini baru bisa untuk cadangan operasional, dan pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM.
Lalu ada tugas tiga bidang Gas bumi, yakni menentukan tarif angkutan atau toll fee, menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha kecil, dan pengusahaan pipanisasi. Saat ini BPH Migas sudah menetapkan 65 toll fee, harga gas bumi yang melalui jaringan transmisi, juga harga gas rumah tangga dan usaha kecil yang lewat jaringan distribusi. "Saat ini sudah ada 57 kabupaten/kota yang sudah ada jaringan distribusi," sebutnya.
Bambang melanjutkan, BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan 9 anggota Komite dipilih oleh Komisi VII DPR RI. Komite dibuat ganjil agar jika terjadi voting dalam rapat selalu ada keputusan yang didukung lebih banyak anggotanya.
BPH Migas diberikan mandat menarik Iuran Badan Usaha Migas yang nantinya kembali ke negara. SPBU satu harga ditargetkan tercapai sepenuhnya pada 2024. Indonesia memiliki 7.200-an kecamatan, sementara SPBU baru ada 3000-an. Masih ada 58 persen kecamatan yang belum memiliki SPBU. "Mengatasinya diantaranya dengan BBM 1 Harga, juga Pertashop untuk Pertamina dan Microsite untuk Exxon Mobile. Pertashop yang dijual Pertamax dan Pertamina Dex," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
