REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- World Health Organization (WHO) tidak mendukung persyaratan paspor vaksinasi untuk masuk atau keluar. Dilansir dari Reuters, seorang juru bicara mengatakan, hal tersebut dikarenakan ada ketidakpastian apakah inokulasi mencegah penularan virus, serta masalah ekuitas.
“Saat ini, WHO berharap bisa meninjau vaksin Covid-19 China Sinopharm dan Sinovac untuk kemungkinan daftar penggunaan darurat sekitar akhir April,” ujar Juru Bicara WHO, Margaret Harris pada konferensi pers PBB, Selasa (6/4).
Sementara itu, Menteri Vaksin Inggris, Nadhim Zahawi, mengatakan tidak ada keputusan yang dibuat tentang paspor vaksin. “Akan menjadi 'lalai' bagi pemerintah untuk tidak menganggap sertifikasi Covid sebagai cara untuk membuka kembali ekonomi sepenuhnya,” kata Zahawi.
Di tengah kritik terhadap rencana tersebut, Zahawi mengatakan, benar bahwa mereka mempertimbangkan semua opsi yang tersedia demi mengembalikan kehidupan mereka di tengah pandemi. Sedangkan, Pemerintah mengatakan sertifikat yang menunjukkan status vaksinasi, tes atau kekebalan dapat memberikan jaminan. Dilansir dari BBC, pada Senin (5/4), Perdana Menteri Boris Johnson tidak mengesampingkan gagasan tersebut.
Meski demikian, banyak anggota parlemen mengkritik rencana tersebut. Namun, Zahawi ingin menunjukkan konsep penggunaan paspor vaksinasi Covid-19, untuk memungkinkan perjalanan internasional yang berbeda dari ulasan tentang penggunaannya di Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
