Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

AS dan Iran Memulai Pembicaraan Nuklir

Selasa 06 Apr 2021 11:08 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

Hubungan Amerika Serikat dan Iran (ilustrasi)

Hubungan Amerika Serikat dan Iran (ilustrasi)

Foto: WORLDMATHABA.NET
AS berharap menetapkan pembatasan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Negosiator AS, yang dipimpin oleh utusan khusus Robert Malley, akan memulai pembicaraan tidak langsung dengan Iran pada Selasa (6/4). Dalam pembicaraan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden berharap dapat menetapkan kembali pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi AS.

"Masalah utama yang akan dibahas sebenarnya cukup sederhana. Di satu sisi, itu adalah langkah-langkah nuklir yang perlu diambil Iran untuk kembali mematuhi perjanjian nuklir 2015, dan langkah-langkah keringanan sanksi yang perlu diambil Amerika Serikat," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, dilansir Washington Post.

Baca Juga

Pertemuan tersebut diadakan di Wina dan dihadiri oleh pejabat senior dari enam negara anggota perjanjian nuklir 2015 (JCPOA) yaitu Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Iran. Amerika Serikat telah keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 dan menjatuhkan sanksi kepada Teheran di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump. Eropa akan membentuk kelompok kerja di antara para peserta dan berfungsi sebagai perantara bagi Amerika Serikat dan Iran, yang tidak merencanakan pertemuan tatap muka.

Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran mulai meningkatkan aktivitas pengayaan uranium yang dapat digunakan sebagai senjata nuklir. Pengayaan uranium Iran dinaikkan melebihi jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian nuklir. 

Pemerintahan Biden ingin kembali bergabung dengan JCPOA dengan syarat Iran harus menghentikan semua aktivitas nuklirnya. Sementara, Iran bersedia menghentikan aktivitas nuklirnya asalkan AS mencabut semua sanksi yang telah melumpuhkan perekonomiannya. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan dalam kurun waktu dua bulan sebelum Iran menggelar pemilihan umum pada Juni.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA